Network
PR TASIKMALAYA - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 tahun 2020 mengharuskan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 menggunakan protokol kesehatan.
Upaya ini tentunya dilakukan untuk mewaspadai penyebaran virus corona Covid-19. Begitu pula dengan pelaksanaan Pilkada Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya.
Menurut Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin, penggunaan protokol kesehatan secara otomatis menuntut anggaran lebih besar. Pasalnya, KPU membutuhkan logistik lain, selain logistik Pilkada pada lazimnya.
Baca Juga: Akibat Pandemi, Pengusaha Konveksi Mukena hingga Daster Viral Masih Kelimpungan, Omzet Turun Drastis
Di samping keharusan menyediakan alat pelindung diri, peningkatan anggaran Pilkada 2020 juga disebabkan oleh adanya penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Bahkan untuk penambahan TPS jumlahnya cukup signifikan yakni mencapai sekitar 690 TPS.
Pasalnya, nanti ada pembatasan jumlah pemilih per TPS, dari 800 orang dikurangi menjadi 500 orang per TPS. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kerumunan orang di TPS.
Baca Juga: Modus Pajang Foto Perempuan Cantik di Medsos, 3 Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Dibekuk Polisi
“Jadi kami sudah ajukan tambahan anggaran ini kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk sama-sama memenuhi kebutuhan anggaran tersebut,” jelas Zamzam, usai kegiatan sosialisasi di Gedung MUI Kabupaten Tasikmakaya, Rabu, 17 Juni 2020.
Pada mulanya anggaran Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 57,5 milyar. Untuk menambal kekurangan, KPUD mengajukan permohonan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 59,6 milyar.
Sehingga dengan naiknya anggaran Pilkada, praktis KPU mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,1 milyar.
Baca Juga: Ketegangan di Semenanjung Korea Semakin Memanas, AS Kirim Pesawat Pengintai untuk Pantau Korea Utara
“Itu sudah ada kesepakatan bersama bahwa akan dipenuhi karena Pilkada ini adalah rencana strategis nasional yang memang harus dipenuhi, mau tidak mau,” tambahnya.
Kesanggupan pemerintah sendiri untuk mengabulkan permohonan tambahan anggaran, terang Zamzam, karena penerapan protokol kesehatan menjadi syarat mutlak jika Pilkada 2020 tetap ingin dilaksanakan.***
