Network
PIKIRAN RAKYAT - Pendistribusian sekira 2.800 paket bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Tasikmalaya sempat menjadi polemik. Banyak warga menolak bantuan itu lantaran tak semua mendapat bantuan.
Terkait permasalahan tersebut, pihak DPRD Kota Tasikmalaya melalui Komisi IV memanggil Kepala Dinas Sosial Pemkot Tasikmalaya guna melakukan klarifikasi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam mengatakan, adanya penolakan bantuan dari warga merupakan hal yang wajar.
Baca Juga: Satgas Preventif Ops Pekat Lodaya 2020 Berhasil Amankan 20.000 Petasan Berbagai Jenis
Warga tak ingin terjadi konflik sosial lantaran bantuan yang cair tak sesuai jumlah yang terdampak. Namun demikian ujar Dede, pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut.
"Harusnya hal seperti itu tidak terjadi, karena jumlah bantuan yang sedikit, pasti akan timbul kecemburuan. Kami berharap ke depan tidak terjadi lagi," kata Dede.
Dalam penyaluran bantuan, Dede menyarankan agar Pemkot Tasikmalaya justru melibatkan pengurus RT dan RW. Sebab ujar dia, pengurus RT dan RW adalah orang yang memegang data warga yang berhak mendapatkan bantuan.
Baca Juga: Bukan Sakit, Menteri Korea Selatan Sebut Kim Jong Un Mungkin Tengah Hindari Virus Corona
Lanjutnya, pemkot juga harus segera merealisasikan bantuan sebesar Rp 24,6 miliar dari APBD Kota Tasikmalaya untuk 17 ribu KK. Bukan justru menunggu seluruh bantuan disalurkan baru bantuan dari APBD Kota Tasikmalaya dieksekusi.
"Karena warga menunggu dan sudah membutuhkan," tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi usai bertemu pihak DPRD Kota Tasikmalaya mengatakan, pendistribusian bantuan itu terlalu terburu-buru.
Baca Juga: Uji Coba Ilmuwan Prancis Segera Buktikan Nikotin dalam Rokok Dapat Perangi Virus Corona
Sebab, jumlah warga yang terdampak Covid-19 di Kota Tasikmalaya mencapai 175 ribu kepala keluarga (KK). Sedangkan bantuan dari Pemprov Jabar beberapa waktu lalu baru untuk 2.800 KK. "
"Kalau kejadian kemarin (penolakan, red.) ya karena buru-buru. Data 175 ribu, yang keluar 2.800," kata Nana, Selasa 28 April 2020.
Padahal, menurut Nana, terdapat banyak sumber bantuan untuk warga. Ia menyebutkan, ada bantuan tunai Kemensos untuk 51 ribu KK di Kota Tasikmalaya, bantuan dari Pemprov Jabar untuk 35 ribu KK, dan bantuan dari Pemkot Tasikmalaya untuk 17 ribu KK.
Baca Juga: Tertunduk Malu, Ayah Tiri Tega Nodai Sang Anak hingga Tularkan Penyakit Kelamin
Sementara sisanya, sekira 71 ribu KK merupakan non-DTKS yang datanya mesti divalidasi terlebih dahulu. Namun kata Nana, pihaknya memastikan penerima bantuan non-DTKS akan secepatnya akan dicairkan.
"Untuk non-DTKS saya kira harus segera disalurkan," lanjut Nana.
Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, prioritas pemerima bantuan saat ini adalah mereka yang masuk DTKS yang sudah diseleksi.
