Network
/photo/2020/03/13/1165085983.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ganda, menjadi dua persoalan yang menjadi sorotan Desk Pilkada Pemkab Tasikmalaya jelang perhelatan Pemilihan Bupati - Wakil Bupati Tasikmalaya yang bakal berlangsung bulan September 2020.
Maka Desk Pilkada langsung merapatkan barisan dengan menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) bersama Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Polres Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Kodim 0612/Tasikmalaya, para camat, kepala dinas dan tentunya KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 13 Maret 2020.
Rakor yang digelar di Aula Opproom Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini dilakukan guna guna suksesnya Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Serta tentunya mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang bakal terjadi.
Baca Juga: Rekomendasi 7 Helm Half Face Terbaik dengan Harga Termurah 2020
"Jangan ada lagi persoalan DPT ganda dalam pemilu. Hal ini memicu potensi kekacauan dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya," jelas Asisten Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Muchsin.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Sri Tatmala Wahanani, mensoroti akan netralitas ASN di Pemkab Tasikmalaya. Apalagi pada Pilkada ini kemungkinan besar incumben Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, bakal ikut bertarung di kontestasi politik tersebut. Sehingga para ASN sangat rawan tersandra oleh kepentingan politik.
"Perlu saya ingatkan, pada ASN agar dalam kontestasi politik ini agar bersikap netral. Karena ada ancaman pidananya jika tidak netral," jelas Sri.
Baca Juga: Pasien Positif Covid-19 di Indonesia Melonjak Tajam Jadi 69 Orang, Salah Satunya Masih Usia 2 Tahun
Salah satu contoh kecilnya yakni dengan cara berfoto untuk menghindari simbol tertentu atau acungan jari tangan. Maka ia mengingatkan kepada seluruh ASN agar berhati-hati sebelum nantinya menjadi masalah besar buat dirinya pribadi dan pemerintah daerah.
