Network
PR TASIKMALAYA- Ratusan aduan dari orang tua, terkait penahanan ijazah siswa masuk ke (Dewan Pimpinan Wilayah) DPW PSI Jawa Barat.
Dalam laporan DWP PSI Jawa Barat, penahanan ijazah siswa dilakukan sekolah karena menunggak biaya pendidikan (sekolah).
Menurut Ketua DPW PSI Jawa Barat Furqan AMC, dari data pengaduan yang ada, sementara baru 19 terverifikasi, 11 melalui telepon dan 8 pengaduan lainnya langsung yang diterima di kantor DPW PSI Jawa Barat.
Baca Juga: Simak Mewahnya Kostum Komodo yang Dibawa Puteri Indonesia 2020 ke Ajang Miss Universe
“Jumlah tunggakan siswa bervariasi, ada yang Rp350 ribu hingga Rp6 juta. Diantaranya ada yang SMP, MTs, MA, SMK, SMA, negeri maupun swasta,” tutur dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, di Jakarta, Sabtu 24 April 2021.
Pengaduan yang masuk tersebut kata Furqan hanya datang dari beberapa wilayah saja di Kota Bandung.
Namun demikian, ia menduga kuat masih banyak siswa yang ijazahnya di tahan sekolah karena menunggak biaya pendidikan.
“Ini merupakan fenomena gunung es di Jawa Barat, di mana hanya sedikit saja yang tampak di permukaan,” kata dia.
Furqan menyesalkan masih ada kasus penahanan ijazah karena menunggak biaya pendidikan. Kasusu ini tentu bisa berdampak terhadap siswa dan keluarga.
“Siswa bisa terhambat untuk melanjutkan pendidikan maupun mengakses lapangan kerja,” keluh dia.
Baca Juga: Sempat Terlilit Utang dan Kini Bergelimang Harta, Inul Daratista Bocorkan Cara Hidup Enak dan Sukses
Bahkan bisa menimbulkan demoralisasi semangat dan percaya diri siswa yang bersangkutan. Hal ini terungkap salah satunya dari pengakuan seorang ibu kepala keluarga yang ijazah dua anaknya ditahan sekolah.
Kenapa Penahanan Ijazah Masih Terjadi?
Kondisi tersebut sungguh ironis tambah Furqan, mengingat Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan yang pada intinya; “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
Baca Juga: Luqman Hakim ke Nadiem Makarim: Hanya Suaka Politik, Agar Tak Dicopot Jokowi
Lebih lanjut pada Pasal 2 dikatakan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”
Pada Pasal 4 juga dijelaskan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”
“Karena itu DPW PSI Jabar meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk dapat menyelesaikan masalah ini segera, demi terpenuhinya hak pendidikan warga negara,” ujar dia.
Baca Juga: Prediksi Pemenang Penghargaan Oscar 2021: Mulai dari Nomadland hingga The Trial of Chicago 7
Untuk jangka panjang, PSI Jawa Barat meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pembangunan sekolah negeri baru guna mengurangi kesenjangan antara daya tampung sekolah negeri dengan jumlah siswa yang ada.
"Langkah tersebut adalah salah satu tolak ukur keberpihakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pemerataan akses pendidikan warga,” ucap dia.
Sebab, banyak orang tua terpaksa memasukkan anaknya ke sekolah swasta karena memang tidak berhasil masuk sekolah negeri.
Sementara itu, menanggapi masih banyaknya kasus penahanan ijazah siswa oleh sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya menyayangkan kasus seperti ini masih terjadi, terutama di sekolah negeri.
“Berbeda dengan sekolah swasta yang orang tuanya sudah cenderung menerima konsekuensi biaya ketika memilih sekolah swasta untuk anaknya,” kata dia. ***
