PR TASIKMALAYA- Gelombang penolakan perihal rencana Pemerintah yang akan melakukan impor beras hingga satu juta ton, turut ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil.
Hal itu disampaikan Ridwan kamil seusai menggelar acara video konferensi dengan Gapoktan se-Jawa Barat di Gedung Sate, Rabu 17 Maret 2021, ia meminta pemerintah untuk menunda rencana impor besar tersebut.
Bukan tanpa alasan, Ridwan Kamil meminta menunda rencana pemerintah yang akan impor beras itu, dituturkannya lantaran hingga bulan April 2021 ini Jabar mengalami surplus beras hingga 320.000 ton.
Sebelumnya, isu impor beras hingga satu juta ton itu mencuat setelah Menteri Perdaganagn Muhammad Lutfi dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut dengan tujuan menjaga stok pangan dalam negeri.
Namun, hal itu ternyata banyak ditentang oleh berbagai kalangan mengingat petani di dalam negeri yang akan menghadapi musim panen, sehingga stok beras pun dipastikan akan melimpah.
Sebagaimana dibertiakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul "Turut Minta Impor Beras Dihentikan, Ridwan Kamil: Saya Mendengar Curhatan dari Para Petani", begitu pun dengan yang dijelaskan oleh Ridwan Kamil.
Baca Juga: Sebut Sidang Kasus HRS seperti Sidang Kasus Terorisme, Christ Wamea: Diskriminasi!
Jika impor tetap digulirkan, tutur Ridwan kamil, hal itu akan merugikan petani Jabar.
Berbeda jika kondisi di lapangan kekurangan beras maka impor akan didukung pemerintah daerah.
"Saya mendengar curhatan dari para petani Jawa Barat bahwa kami ini surplus, kami surplus beras di Jawa Barat. Kedua sebentar lagi mau panen raya," ujar Ridwan Kamil, Rabu.
"Kalau tiba-tiba ada impor beras maka bisa kebayang kan harganya kebanting, petani yang berjuang untuk mencari kesejahteraan jadi hilang," sambungnya.
"Saya kira kami dari Jawa Barat memberikan usulan agar impor beras ditunda atau ditiadakan sehubungan dengan surplus panen kita lebih di 320.000 ton sampai bulan April," ujar Ridwan Kamil melanjutkan.
Sayangnya, meski belum terjadi, kata Ridwan, namun serapan beras dari petani yang dilakukan oleh Bulog sudah berkurang. Contoh di Cirebon, Bulog biasa membelinya 120.000 ton atau 130.000 ton sekarang menurun menjadi 21.000 ton.
Baca Juga: Tanggapi Lucinta Luna yang Menangis di Hadapan Deddy Corbuzier, Ferdinand Hutahaean: Tidak Penting!
"Masa udah berasnya banyak impor pula. Kalau posisi kita krisis beras saya kira masuk akal, tapi kan ini surplus beras.
"Jangan sampai kebijakan impor beras ini menghantam kesejahteraan petani yang sedang kita angkat derajatnya," tutur Ridwan Ridwan.
"Jadi Jabar mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menunda beras impor memaksimalkan produksi Jawa Barat yang berlimpah," kata Ridwan Kamil menegaskan.
Baca Juga: Mengharukan! Ini yang Dilakukan Ashanty kepada Krisdayanti di Momen Lamaran Atta-Aurel
Ridwan Kamil berharap kebijakan impor ini benar-benar mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kesejahteraan pertanian itu nomor satu, tanpa petani kita tidak akan jadi apa-apa kan. Nah manajemen timing ini yang penting.
"Salah satu keluhannya kalaupun iya ada impor hitungan jangan di sekarang, karena ini mau panen raya," ungkap Ridwan Kamil.
"Kalau panen raya berbarengan dengan impor nanti harganya kebanting. Kasihan (petani)," imbuhnya.
Padahal, lanjut Ridwan Kamil, dia sudah melihat susahnya mensejahterakan petani kecuali mempunyai keberpihakan yang kongkrit.
"Poinnya adalah daripada impor beras mending beli produk Jabar yang berlimpah lebih dari 300.000 ton," ucapnya.
Baca Juga: Rizal Ramli: Jika Benar-benar Pro Petani, Hapuskan Sistem Kuota Impor
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dadan Hidayat mengatakan, kebutuhan beras warga Jabar berdasarkan data BPS itu mencapai 6,4 juta ton setiap tahunnya atau 128,4 kg perkapita pertahunnya.
Dari data BPS panen dari bulan Januari, Februari lalu, Maret April itu kan ada potensi panen. Tapi dari kacamata produksi dan kebutuhan itu ada surplus saya konversi ke beras sampai 320.000 ton sampai April
"Informasi faktual dari petani sekarang lagi panen raya kok tiba-tiba ada kebijakan impor. Impornya kan belum masih bergulir ini kan masih wacana mudah-mudahan itu seperti yang disampaikan gubernur bahwa Jawa Barat ini untuk sampai dengan bulan April tidak perlu untuk impor karena kita masih surplus," ucap dia.
Diakui dia, kalau cadangan beras memang kurang, untuk keamanan pangan dan ketersediaan pangan biasanya pemerintah impor beras.
"Cuman yang kita permasalahkan untuk kasus Jabar kita sampai bulan April tidak perlu impor beras kasarnya begitu karena dalam kacamata produksi kita sudah surplus beras untuk sampai bulan April, kan panennya baru April karena kita Januari sampai Desember," ujar Dadan.
"Bulan April juga itu potensi panen yang diukur oleh BPS," pungkasnya.***(Novianti Nurulliah/Pikiran-Rakyat.com)