PR TASIKMALAYA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengsosialisasikan program strategis kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran seperti radio ataupun televisi.
KPID Jawa barat mencatat pada Provinsi Jawa Barat, terdapat 437 lembaga penyiaran radio dan televisi yang beizin.
“Kami ingin pemprov Jawa Barat memanfaatkan lembaga penyiaran yang ada untuk promosi program strategisnya, dengan mengalokasikan dana khusus," ujar Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet, Senin 8 Februari 2021.
Baca Juga: Heboh Video Selebgram Terima Vaksin Covid-19, dr.Tirta: Jika Bukan Nakes Usut Tuntas!
"Ini saya kira sangat penting agar roda perekonomian lokal dapat bertahan dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan,” sambungnya dalam rilis yang diterima PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Adiyana Slamet juga mengatakan hal tersebut dalam pertemuan daring soal apa yang sudah dilakukan KPID Jawa Barat sejak dilantik pada 4 Desember lalu.
Ia juga beranggap, masih banyak proyek Jawa Barat yang penting untuk disosialisasikan.
Seperti Pelabuhan Patimban, Kawasan Pariwisata Pangandaran, Kawasan Ekonomi Segitiga Rebana dan lain-lain.
”Sosialisasi ini setidaknya bisa menyehatkan ekonomi lembaga penyiaran dalam situasi pandemi saat ini,” ujar Adiyana Slamet.
Tidak hanya itu, ia juga beranggap selama ini Pemerintah Jawa Barat kurang optimal memanfaatkan potensi 437 lembaga penyiaran radio dan televisi lokal.
Dimana lembaga penyiaran ini dapat menjadi senjata besar untuk menyampaikan berbagai program dan upaya pembangunan yang strategis kepada masyarakat.
“Potensi 437 Lembaga Penyiaran lokal tersebut sebagai raksasa untuk mensosialisasikan program-program strategis Pemprov Jabar, karena lembaga penyiaran lokal mengetahui kebutuhan informasi masyarakat Jawa Barat sesuai dengan karakteristik nilai-nilai budaya, sehingga penting untuk terus di tingkatkan,” paparnya.
Baca Juga: Ustaz Maaher Meninggal Dunia di Rutan, Novel Baswedan: Orang Sakit Kenapa Dipaksa Ditahan?
“Kami KPID Jabar pun diamanati oleh Lembaga Penyiaran lokal, agar Pemprov mensosialisasikan program-program strategis tersebut, tidak hanya melalui Lembaga Penyiaran berjaringan atau SSJ dan lebih melirik kekuatan lokal” tutupnya.
Ditambahkan bahwa sejak dilantik 4 Desember 2020, KPID Jawa Barat langsung berlari menjemput bola melakukan sosialisasi untuk menjawab amanat Gubernur Jawa Barat.
Di antaranya menangkal hoaks, protokol kesehatan Covid-19, dan sosialisasi mengenai ASO (analog switch off), yakni matinya televisi analog beralih ke televisi digital terestrtial.
Program lainnya adalah mendorong lembaga penyiaran menyiarkan informasi yang inspiratif dalam rangka menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat.***