Network
PR TASIKMALAYA – Wakil presiden Brasil, Hamilton Mourao, mengatakan bahwa negaranya akan membeli vaksin Covid-19 Tiongkok yang telah melakukan uji coba di negaranya.
Hal itu disampikannya pada hari Jumat, 30 Oktober 2020. Tetapi, hal itu bertolak belakang dengan presidenya Jair Bolsonaro yang menolak untuk membeli Vaksin dari Tiongkok.
Sebelumnya pada minggu lalu, Bolsonaro, sudah sejak lama mengkritik Tiongkok, dan mengatakan bahwa pemerintah Brasil tidak akan membeli vaksin dari Sinovac Tiongkok.
Baca Juga: Tanggapi Penyataan Presiden Prancis, DPP PKS: Kebebasan Berekspresi itu Ada Batasnya
Pernyataan Bolsonaro telah membuat perselisihan dengan gubernur utama terkait dengan kebijakan vaksin.
Hal itu karena, pemerintah federal telah memprioritaskan vaksin AstraZeneca sebagai alternatif.
Mourao mengatakan bahwa sebelumnya pernyataan Bolsonaro tidak memiliki substansi, dan hanya melakukan perang kata-kata dengan lawan politiknya.
Baca Juga: Covid-19 Sebabkan Stress, Psikiater Ajak Masyarakat Tertawa Guna Tangkal Virus
Salah satunya dengan Gubernur Sao Paulo Joao Doria.
“Pemerintah akan membeli vaksin, tentu saja. Kita sudah menyimpan sumber daya di Butantan untuk membuat vaksin ini. Pemerintah tidak akan lari dari itu,” ujar Mourao, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters.
Pusat penelitian biomedis negara bagian Sao Paulo, Institut Butantan, sedang melakukan uji coba vaksin Sinovac.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Negatif Covid-19, Siap Kembali Main dengan Juventus Pekan ini
Doriah mengharapkan agar vaksin mendapatkan persetujuan pada akhir tahun 2020 dan memulai vaksinasi pada Januari 2021.
Regulator kesehatan Brasil, Anvisa, mengatakan telah mengizinkan untuk mengimpor bahan baku Sinovac untuk membuat vaksin.
Sebagai Wakil Presiden terpilih, Mourão sering merasa nyaman untuk membantah beberapa komentar Bolsonaro yang paling menghasut.
Baca Juga: Sering Berjerawat Setelah Menggunakan Masker? Simak! Berikut Penyebab dan Solusinya
Di kalangan komunitas bisnis dan diplomat, ia dipandang sebagai suara nalar pragmatis dalam pemerintahan.***
