Network
PIKIRAN RAKYAT - Korea Selatan tengah terjebak di tengah ketegangan dan perang dingin antara dua negara adikuasa dunia, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Seoul mendapatkan tekanan dari Washington untuk bergabung bersama di bawah pimpinan AS untuk mengisolasi Tiongkok.
AS memiliki posisi yang sangat vital untuk Korea Selatan.
Baca Juga: Virus Corona di Brasil Memburuk, Catat Belasan Ribu Kasus Baru dalam 24 Jam
Tak hanya sebagai sekutu untuk peselisihannya dengan Korea Utara, AS juga merupakan pasar ekspor kedua terbesar Korea Selatan dan menerima sebanyak 13,5 persen dari total ekspor Korea Selatan.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari South China Morning Post, sama pentingnya seperti AS, Tiongkok sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Korea Selatan, yang membeli seperempat produk ekspor Korea Selatan.
Kerja sama Korea Selatan dan Tiongkok juga merupakan hal penting untuk mencegah Korea Utara menyerang. Seperti diketahui, Tiongkok merupakan sekutu dari negara yang kini dipimpin oleh Kim Jong Un.
Baca Juga: Lampaui Jumlah Korban Tiga Perang Amerika, Kasus Kematian akibat Covid-19 di AS Capai 100.000 Jiwa
"Kami terjebak di tengah seperti udang di antara dua ikan paus. Kita harus melewati tali antara pertempuran AS dan Tiongkok untuk hegemoni global. Kami tidak dapat mengasingkan salah satu dari keduanya," ujar ekonom Choi Yang-oh di Hyundai Economic Research Institute.
Hong Kong telah menyerap barang-barang dari Korea Selatan senilai US$ 32 miliar tahun lalu yang menjadikannya pelanggan terbesar keempat kota itu.
Meskipun angka itu 31 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya karena protes anti-pemerintah yang telah terjadi di kota selama berbulan-bulan dan perlambatan global.
Baca Juga: Update Corona di Kota Tasikmalaya 27 Mei 2020: Pasien Positif Covid-19 Sembuh Mencapai 20 Orang
Tak hanya karena itu, posisi Seoul kian dipersulit oleh usulan undang-undang keamanan nasional Beijing untuk Hong Kong yang akan melarang pengkhiantan, mengharuskan pemerintah kota untuk membentuk lembaga melindungi kedaulatan dan memungkinkan lembaga dari Tiongkok daratan beroperasi di Hong Kong.
Para kritikus khawatir undang-undang itu merinci akhir cetak biru pemerintahan 'satu negara, dua sistem' di mana Hong Kong memiliki otonomi dan kebebasan yang tidak dinikmati warga di daratan Tiongkok.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump telah mengatakan pemerintahannya akan segera melakukan sesuatu tentang situasi pada akhir minggu ini.
Baca Juga: Psikoterapis dan Pakar Hubungan Berikan Tips Hadapi Putus Cinta saat Pandemi Covid-19
Sementara para senator AS telah mengusulkan RUU dengan sanksi untuk mempertahankan otonomi Hong Kong.
Ini akan menjadi tambahan dari undang-undang yang disahkan tahun lalu yang dapat menghapus status perdagangan khusus Hong Kong dengan AS jika dianggap tidak lagi otonom dari Beijing.
"Jika Hong Kong kehilangan status perdagangan khusus, banyak perusahaan Korea Selatan akan merasakan tekanan untuk pindah dari kota," kata profesor administrasi bisnis Kim Dae-jong dari Sejong University.***
