Network
Hong Kong telah menyerap barang-barang dari Korea Selatan senilai US$ 32 miliar tahun lalu yang menjadikannya pelanggan terbesar keempat kota itu.
Meskipun angka itu 31 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya karena protes anti-pemerintah yang telah terjadi di kota selama berbulan-bulan dan perlambatan global.
Baca Juga: Update Corona di Kota Tasikmalaya 27 Mei 2020: Pasien Positif Covid-19 Sembuh Mencapai 20 Orang
Tak hanya karena itu, posisi Seoul kian dipersulit oleh usulan undang-undang keamanan nasional Beijing untuk Hong Kong yang akan melarang pengkhiantan, mengharuskan pemerintah kota untuk membentuk lembaga melindungi kedaulatan dan memungkinkan lembaga dari Tiongkok daratan beroperasi di Hong Kong.
Para kritikus khawatir undang-undang itu merinci akhir cetak biru pemerintahan 'satu negara, dua sistem' di mana Hong Kong memiliki otonomi dan kebebasan yang tidak dinikmati warga di daratan Tiongkok.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump telah mengatakan pemerintahannya akan segera melakukan sesuatu tentang situasi pada akhir minggu ini.
Baca Juga: Psikoterapis dan Pakar Hubungan Berikan Tips Hadapi Putus Cinta saat Pandemi Covid-19
Sementara para senator AS telah mengusulkan RUU dengan sanksi untuk mempertahankan otonomi Hong Kong.
Ini akan menjadi tambahan dari undang-undang yang disahkan tahun lalu yang dapat menghapus status perdagangan khusus Hong Kong dengan AS jika dianggap tidak lagi otonom dari Beijing.
"Jika Hong Kong kehilangan status perdagangan khusus, banyak perusahaan Korea Selatan akan merasakan tekanan untuk pindah dari kota," kata profesor administrasi bisnis Kim Dae-jong dari Sejong University.***
