Network
PR TASIKMALAYA - Israel tetap bersikeras untuk membangun pemukiman di Tepi Barat walau mendapat kecaman dari Amerika Serikat.
Israel membangun sekitar 3000 rumah bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat, hal itu mendapat kritik dari pemerintahan Biden.
Pejabat senior Palestina mengatakan keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan baru Israelyang dipimpin oleh politisi sayap kanan Naftali Bennett, tidak kalah ekstrimnya dengan pemerintahan pemimpin veteran yang digantikannya yaitu Benjamin Netanyahu.
Baca Juga: Telah Temukan Kandidat Penggantinya, Barcelona Pecat Pelatih Ronald Koeman
Seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan forum perencanaan kantor penghubung Israel dengan Palestina memberikan persetujuan awal untuk rencana membangun 1.344 unit rumah dan disetujui untuk proyek membangun 1.800 rumah.
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz memberikan izin untuk konstruksi proyek tersebut walau adanya gesekan dengan pihak Washington.
"Pemerintah ini berusaha menyeimbangkan antara hubungan baiknya dengan pemerintahan Biden dan berbagai kendala politik," kata seorang pejabat senior Israel seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari NDTV Kamis, 28 Oktober 2021.
Amerika Serikat mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya sangat prihatin tentang rencana Israel untuk memperluas pemukiman di Tepi Barat.
Ia menyebut langkah-langkah seperti itu merusak prospek solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan mengatakan sangat menentang perluasan pemukiman.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS sangat menentang rencana Israel yang mencoba untuk memperluas pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
Baca Juga: Intip 2 Cara Gunakan Biji Rami untuk Menumbuhkan Rambut, Dikenal Banyak Mengandung Vitamin E dan B
"Seperti yang telah kami katakan, pemerintahan ini sangat menentang perluasan pemukiman," ungkapnya.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken membahas masalah ini dengan Gantz pada hari Selasa.
Percakapan mereka di telepon pertama kali dilaporkan oleh situs berita Axios, yang mengutip pejabat Israel yang mengatakan bahwa itu adalah percakapan yang menegangkan di mana kepala diplomat AS menyuarakan penentangan AS terhadap rencana pemukiman tersebut.
Proyek-proyek perumahan yang akan dibangun Israel menjadi ujian pemerintahan Biden untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Perilaku pemerintah Israel di bawah Bennett tidak kalah ekstrem dari apa yang terjadi di bawah Netanyahu," ucap Bassam Al-Salhe, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.
"Pemerintah AS memiliki kata-kata, dan tidak ada tindakan, untuk mengubah kebijakan yang telah diberlakukan oleh Trump," tambah Salhe.
Baca Juga: Heboh! 'Kembaran’ Atta Halilintar Muncul di Laga Timnas U23, Netizen Ramai Bilang Begini
Sebagian besar negara menganggap permukiman yang dibangun Israel di wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai tindakan ilegal.
Israel membantahnya dan telah menempatkan sekitar 440.000 warga Israel di Tepi Barat, dengan alasan hubungan alkitabiah, sejarah dan politik dengan daerah itu, tempat 3 juta orang Palestina tinggal.
Palestina berusaha untuk menciptakan sebuah negara di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perundingan damai Israel-Palestina gagal pada tahun 2014.***
