PR TASIKMALAYA - Donald Trump memberikan perintah untuk melarang investasi Amerika Serikat di bawah perusahaan yang dikendalikan Tiongkok.
Perintah tersebut dapat berdampak pada beberapa perusahaan terbesar Tiongkok, termasuk perusahaan telekomunikasi Tiongkok Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd dan pembuat peralatan pengawasan Hikvision.
Langkah tersebut dirancang untuk mencegah perusahaan investasi Amerika Serikat, dana pensiun, dan lainnya untuk membeli saham dari 31 perusahaan Tiongkok yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan karena didukung oleh militer Tiongkok awal tahun ini.
Baca Juga: Polri Diminta Ungkap Dalang Video Syur Mirip Gisel, Roy Suryo Duga ada Maksud Terselubung
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters, mulai 11 Januari, pesanan akan melarang pembelian sekuritas perusahaan tersebut oleh investor AS.
Transaksi yang dilakukan untuk melepas kepemilikan di perusahaan akan diizinkan hingga 11 November 2021.
"Tiongkok semakin mengeksploitasi modal Amerika Serikat untuk sumber daya dan memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan perangkat keamanan lainnya," kata perintah yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.
Baca Juga: Targetkan Konsul Prancis, ISIS Klaim Bertanggung Jawab Atas Ledakan Bom di Jeddah
Kedutaan Besar Tingkok di Washington tidak segera menanggapi dan berkomentar mengenai hal itu.
Penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro memperkirakan, setidaknya setengah triliun dolar kapitalisasi pasar diwakili oleh perusahaan Tiongkok dan anak perusahaan mereka.
"Ini adalah perintah besar-besaran yang dirancang untuk menghentikan ibu kota Amerika menuju militerisasi Tiongkok," kata Navarro.
Baca Juga: Serangan Bom Ledakan Upacara Peringatan PD I di Jeddah, Wakil Ketua MPR: WNI Harus Tetap Terhubung
Langkah tersebut adalah inisiatif kebijakan besar pertama oleh Presiden Donald Trump sejak kalah dalam pemilihan presiden pada 3 November lalu, dari saingannya, Joe Biden.
Trump menunjukkan bahwa dia berusaha untuk mengambil keuntungan dari bulan-bulan yang memudarnya pemerintahannya untuk menindak Tiongkok.
Di bawah kepemimpinan Biden pada Januari nanti, Amerika Serikat belum menjabarkan strateginya untuk Tiongkok secara rinci.***