PR TASIKMALAYA - Pemerintah Tiongkok telah menghukum mantan eksekutif properti yang berpengaruh dengan hukuman 18 tahun penjara karena korupsi.
Ren Zhiqiang, mantan ketua Huayuan, sebuah grup real estate milik negara, juga didenda 4,2 juta yuan.
Kini, putusan pengadilan mengatakan pria 69 tahun itu secara sukarela dan jujur mengakui semua kejahatannya, serta tidak akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan.
Baca Juga: Arief Puyouno Nilai Resesi Tak akan Pengaruhi Perekonomian Indonesia
Para aktivis hak menuduh Presiden Xi Jinping dan partai Komunis menggunakan tuduhan korupsi sebagai cara untuk membungkam perbedaan pendapat yang selama ini selalu dilontarkan oleh Ren.
Pasalnya Ren sebelumnya pernah menyebut Presiden Tiongkok, Xi Jinping sebagai "badut". Hal itu merujuk pada penanganannya terhadap wabah virus corona.
Ren sempat hilang pada Maret setelah menulis esai kritis tentang wabah itu.
Pada saat itu, teman-teman Ren mengatakan bahwa mereka belum dapat menghubunginya, dan mereka sangat cemas.
Baca Juga: Pemuda asal Banyumas Nekat Gantung Diri di Pohon Kedondong
Esainya membahas pidato yang dibuat Xi pada tanggal 23 Februari, dan mengatakan itu mengungkapkan "krisis pemerintahan" di partai tersebut.
Meskipun tidak menyebutkan nama Xi, Ren dilaporkan menulis bahwa dia melihat pemerintahan Xi seperti seorang badut telanjang yang bersikeras untuk terus menjadi kaisar di Negara Tiongkok.
“Realitas yang ditunjukkan oleh epidemi ini adalah bahwa partai membela kepentingannya sendiri, pejabat pemerintah membela kepentingan mereka sendiri, dan raja hanya membela status dan kepentingan inti,” tulisnya dalam esai tersebut saat itu.
Baca Juga: Kementerian Agama RI Menanti Pengumuman Arab Saudi soal Izin Umrah
Pada 2016, Ren menjalani masa percobaan selama setahun sebagai hukuman atas kritik publiknya terhadap kebijakan pemerintah.
Akun media sosialnya, yang memiliki puluhan juta pengikut, kemudian ditutup.
Beijing telah meningkatkan tindakan kerasnya terhadap masyarakat sipil sejak Xi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012, memperketat pembatasan kebebasan berbicara dan menahan ratusan aktivis dan pengacara.***