Berselisih Terkait Masalah Penanganan Virus Corona, Perdana Menteri Kosovo Pecat Menteri Dalam Negeri yang Memihak Presiden

PIKIRAN RAKYAT - Perdana Menteri Kosovo memutuskan untuk memecat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rabu, 18 Maret 2020.

Pemecatan ini dilakukan usai perselisihan mengenai upaya mengumumkan keadaan darurat untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Diberitakan Reuters, Presiden Hashim Thaci mendesak parlemen pada Selasa malam untuk mengumumkan keadaan darurat, tetapi Perdana Menteri Albin Kurti mengatakan tindakan drastis seperti itu tidak diperlukan.

Baca Juga: Malaysia Berlakukan Lockdown, Muhyiddin Yassin: Perintah tersebut Bukan Rangka untuk Berwisata

Tak sejalan dengan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri Agim Veliu secara terbuka memihak presiden.

"Dalam keadaan ini saya diwajibkan untuk bertindak dan saya telah memutuskan untuk memberhentikan Menteri Dalam Negeri Veliu," ujar Kurti dalam sebuah pernyataan pers.

Negara republik yang terletak di sebelah tenggara Eropa ini sebelumnya telah mengonfirmasi 19 kasus virus corona. Sejauh ini belum ada kasus kematian yang dilaporkan.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya, Kamis 19 Maret 2020: Cigalontang dan Indihiang akan Diterpa Hujan Lokal hingga Ringan Sepanjang Siang

Sebagian besar kasus yang terjadi di negara ini berkaitan dengan Italia, negara Eropa yang paling terdampak oleh epidemi.

Sementara itu, sebagai upaya menghentikan penyebaran virus yang dikhawatirkan semakin meluas, Kosovo telah menutup perbatasannya dan menutup semua sekolah, penerbangan, bar dan restoran.

Pemerintah memperbolehkan supermarket dan apotek untuk tetap buka.

Baca Juga: Malaysia Telah Berlakukan Lockdown Karena Covid-19, Pemerintah Indonesia Tutup Perlintasan Darat Serawak-Kalimantan Barat

Terkait perselisihan di atas, menurut Perdana Menteri Kosovo, dirinya tidak memutuskan untuk mengumumkan keadaan darurat disebabkan karena dengan menyatakan keadaan darurat akan menempatkan pasukan di jalan-jalan untuk menjaga ketertiban.

Hal ini tentu akan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada presiden.

Isa Mustafa, kepala Liga Demokratik Kosovo (LDK) dan seorang mitra dalam koalisi yang berkuasa, mengkritik langkah perdana menteri dan mengatakan pemerintah bisa gagal jika menteri yang dipecat itu tidak dikembalikan pada jabatannya di akhir minggu.

Baca Juga: Pastikan Stok Bulog Aman di Tengah Merebaknya Covid-19, Ridwan Kamil Ajak Warga Jawa Barat Belanja Sewajarnya

Mustafa, yang partainya juga didukung Veliu, juga membuat kebijakan penghapusan tarif 100% untuk semua impor Serbia sebagai syarat keberlanjutan partainya dalam koalisi.

"Keputusan unilateral oleh perdana menteri berbahaya, tidak dapat diterima dan akan menyebabkan kegagalan koalisi," tulis Mustafa di Facebook.

Mustafa mendesak perdana menteri untuk membatalkan keputusannya untuk memecat Veliu dan mengambil keputusan untuk menghapuskan tarif (atas impor Serbia) pada akhir minggu ini.

Baca Juga: Rampas Hak Pejalan Kaki, Puluhan Motor Bederet Terpakir di Trotoar Kawasan Pasar Singaparna

Pekan lalu Amerika Serikat (AS) menghentikan sekitar $50 juta atau sekitar 784 Miliar bantuan untuk Kosovo atas penolakannya untuk menaikkan tarif, yang diberlakukan pada November 2018 setelah Serbia memblokir keanggotaan Kosovo di sejumlah organisasi internasional, termasuk Interpol dan UNESCO.

Para pejabat AS mengatakan Washington dapat mengambil langkah-langkah tambahan terhadap Kosovo seperti menarik sekitar 650 penjaga perdamaian AS jika Pristina, Ibu Kota Negara Kosovo menolak untuk mencabut tarif.***