PR TASIKMALAYA - Belum lama ini, Meghan Markle baru saja memenangkan kasusnya di pengadilan.
Pertempuran hukum tersebut dimenangkan oleh Meghan Markle dalam melawan Associated Newspaper.
Efek domino dari kemenangan Meghan Markle tersebut menjadi ‘ironi’ bagi kemungkinan evolusi hukum di Inggris.
Berita ini dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Express pada Minggu, 5 Desember 2021.
Sebelumnya, Meghan Markle menggugat salah satu surat kabar yang telah mencetak surat pribadinya untuk sang ayah.
Kemudian, disinyalir kemenangan pertempuran hukum Meghan Markle bisa memicu perubahan.
Salah satu yang paling menjadi perhatian adalah kemungkinan perubahan hukum atas kebebasan untuk berbicara.
Mengintip kasus istri dari Pangeran Harry tersebut, para pejabat setempat sedang mempertimbangkan sesuatu.
Baca Juga: Waspada Varian Covid-19 Omicron, Sudah Masuk Kawasan ASEAN
Sejumlah menteri di Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengubah undang-undang.
Yakni undang-undang untuk melindungi kebebasan dalam berbicara.
Pasca Pengadilan Tinggi setempat memutuskan untuk mendukung Meghan Markle.
Terkait keputusan itu, seorang menteri di kabinet berpendapat bahwa privasi dan kebebasan berbicara itu berbeda.
Baca Juga: Link Nonton One Piece Episode 1002 Sub Indo di iQIYI: Pertarungan Nami Melawan Ulti
“Keseimbangan antara privasi serta kebebasan berbicara jelas salah,” ungkapnya.
Selanjutnya, disinyalir para hakim menciptakan undang-undang privasi yang tidak pernah dipilih oleh parlemen.
“Para hakim telah menciptakan undang-undang privasi yang tidak pernah dipilih oleh parlemen,” sambungnya.
Menurut menteri tersebut, anggota parlemen tidak pernah menyetujui undang-undang privasi.
Baca Juga: Bukan Hanya Manusia, Dua Kuda Nil di Belgia Terjangkit Virus Covid-19, Begini Penjelasan Para Ahli!
Sebab, menurut mereka kemungkinan itu akan digunakan oleh golongan elit untuk menutupi kesalahan.
“Anggota parlemen tidak pernah menyetujui undang-undang privasi,” ujarnya.
“Karena mereka tahu itu akan digunakan oleh orang kaya dan terkenal untuk menutupi kesalahan mereka,” tuturnya.
Inilah yang menjadi titik berat dimana mereka berpikir bahwa perlu adanya perubahan undang-undang.
“Dan keseimbangan antara privasi dan kebebasan berbicara jelas salah,” tegasnya sekali lagi.
“Jika ini yang dikatakan undang-undang, maka perlu diubah,” pungkasnya kemudian. ***