PR TASIKMALAYA - Untuk pertama kalinya, Nepal telah memperkenalkan kategori gender ketiga dalam sensus penduduk.
Hal tersebut merupakan sebuah langkah yang diharapkan komunitas LGBTQ di Nepal akan memberi mereka hak yang lebih besar.
Pejabat dari Biro Pusat Statistik Nepal telah mengunjungi rumah-rumah di seluruh negara dengan penduduk 30 juta orang tersebut sejak Sabtu, 25 September 2021.
Dalam kunjungannya ke tiap rumah, responden diberikan pilihan untuk memilih "lainnya" sebagai jenis kelamin mereka, di samping pria dan wanita.
Nepal sendiri telah memiliki beberapa undang-undang paling progresif di Asia Selatan terkait homoseksualitas dan hak-hak transgender.
Hal tersebut seiring adanya reformasi penting yang disahkan pada tahun 2007 dimana terdapat larangan untuk mengdiskriminasi gender atau orientasi seksual.
Baca Juga: Ramalan Horoskop 30 September 2021: Virgo, Leo dan Cancer, Hari yang Cukup Menguntungkan
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Aljazeera, kategori gender ketiga untuk dokumen kewarganegaraan telah diperkenalkan Nepal pada tahun 2013.
Nepal mulai mengeluarkan paspor dengan kategori "lainnya" pada gender atau jenis kelamin pada dua tahun kemudian.
Tetapi menurut komunitas gay dan transgender di Nepal dan aktivis komunitas LGTBQ mengatakan masih menghadapi diskriminasi, terutama dalam pekerjaan, kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Ekspresi Nassar Jadi Sorotan Saat Dewi Perssik Singgung Undangan Dadakan ke Ria Ricis dan Teuku Ryan
Menurut aktivis LGBTQ, kurangnya data telah menghambat akses ke manfaat yang menjadi hak mereka.
“Bila ada data setelah sensus, kita bisa menggunakannya sebagai bukti untuk melobi hak kita. Kami dapat mengajukan tuntutan secara proporsional dengan ukuran populasi kami,” kata Pinky Gurung, presiden kelompok hak LGBTQ Blue Diamond Society.
Dari jumlah 70 pertanyaan sensus, hanya ada terdapat satu pertanyaan yang terkait dengan gender.
Terkait dengan pertanyaan sensus tersebut para kritikus mengatakan hasilnya masih akan terbatas.
Rukshana Kapali yang merupakan seorang perempuan transgender dan aktivis, yang telah mengajukan surat perintah Mahkamah Agung terhadap metodologi sensus tersebut.
Dirinya mengatakan bahwa sensus itu “bermasalah” dan “tidak dapat menangkap data sebenarnya dari komunitas LGBTQ di Nepal”.
Baca Juga: Jadwal TV Hari Ini Kamis, 30 September 2021: ANTV, Trans 7, dan tvOne, Ada Film Penumpasan G30S-PKI
Kelompok hak asasi manusia mengatakan orang-orang LGBTQ juga takut untuk mengidentifikasi diri mereka di masa lalu.
Namun kali ini, orang-orang LGBTQ didorong untuk lebih terbuka lagi terkait dengan permasalahan gender.
"Kami menghitung populasi dengan kategori 'lainnya' sebagai bagian dari komitmen kami terhadap kesetaraan gender," kata Dhundi Raj Lamichhane, direktur di bagian kependudukan biro statistik.
“Kami telah bekerja dengan anggota organisasi LGBTQ kali ini dan berharap untuk hasil yang lebih reflektif untuk diterbitkan,” lanjutnya.***