PR TASIKMALAYA - Produsen ban asal Amerika Serikat Goodyear Tier & Rubber Co dituduh lakukan pemotongan gaji dan pelecehan pada karyawannya.
Diketahui Goodyear menghadapi tuduhan pemotongan gaji dan uang lembur terhadap karyawan asing di pabrik yang berada di Malaysia.
Keterangan dari enam pekerja asing dan pejabat di departemen tenaga kerja Malaysia, mengatakan jika Goodyear berlakukan potongan gaji yang tak sesuai.
Baca Juga: Nadya Arifta Diduga Cemburu pada Michelle hingga Berujung Pemecetan, Kaesang Pangarep Buka Suara
Rupanya Goodyear menetapkan jam kerja yang berlebih pada karyawannya serta menolak akses penuh paspor dari para karyawannya.
Sebelumnya, deperteman tenaga kerja Malaysia pernah mendenda Goodyear pada tahun 2020 lalu.
Hal itu disebabkan karena tidak membayar hak karyawan secara penuh.
Baca Juga: Sinopsis Film Death Wish: Perburuan Dokter Bedah Mencari Pelaku Kriminal dan Pembunuh Istrinya
Seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari laman Reuters, yakni ketika 185 pekerja asing melaporkan tiga pengajuan terhadap Goodyear Malaysia.
Mereka mengadukan ke pengadilan industri Malaysia pada 2019 dan 2020 atas ketidakpatuhan terhadap perjanjian kerja bersama.
Isi tuduhan itu menuliskan bahwa perusahaan tidak memberikan tunjangan shift, bonus tahunan dan bahkan tidak menaikkan gaji mereka.
Baca Juga: Larissa Chou Ungkap Alasannya Gugat Cerai sang Suami, Adik Alvin Faiz: Kita Ambil Hikmahnya Saja
Dalam tuntutan itu, Goodyear diperintahkan agar segera membayar gaji secara penuh dan mematuhi kesepakatan bersama.
Mirisnya, Goodyear membuat aturan kerja lembur terhadap pekerja migran sebanyak 229 jam sebulan.
Besaran gaji yang dituntut oleh para pekerja asing itu sekitar 5 juta ringgit atau setara Rp17 miliar.
Para pekerja migran itu ternyata berasal dari Nepal, Myanmar, dan India.
Dalam keterangan yang beredar, Goodyear menolak untuk mengomentari tuduhan yang ditujukan pada perusahaan.
Sementara, pada putusan pengadilan tahun lalu, Goodyear Malaysia mengajukan alibinya bahwa pekerja asing tidak berhak atas manfaat kesepakatan bersama karena bukan anggota serikat.***