Network
PR TASIKMALAYA – Ahli hukum tata negara dan juga pengamat politik nasional, Refly Harun mengamati rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia.
Refly Harun terlebih dahulu membuka pembicaraan dengan menarasikan pendapat berbagai tokoh mulai dari Emil Salim, Fadil Hasan, dan Andrinof Chaniago baik secara pro maupun kontra terhadap rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.
Dilansir Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 19 April 2021, pengamat politik nasional itu menyatakan jika pemindahan ibu kota negara dilakukan saat ini dalam waktu dekat, hal tersebut apakah bisa dikategorikan program prioritas atau tidak di tengah situasi pandemi Covid-19?
Baca Juga: Bulan Madu di Bali, Atta Halilintar ke Aurel: Aku Selalu Pilih yang Terbaik di Hidup Ini Say
“Apakah pindah ibu kota itu prioritas? Setidaknya dalam pindah ibu kota itu akan menyerap dua hal. Pertama, finansial, kedua, energi atau konsentrasi,” kata Refly Harun.
Refly Harun melanjutkan, andaikata pandemi Covid-19 berakhir di pertengahan tahun 2021, setelah itu masuk ke masa pemulihan ekonomi atau economic recovery, maka butuh waktu juga untuk memulihkan situasi nasional.
Masih Refly Harun, dirinya berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak harus terlalu berambisi sebagai orang yang dicatat memindahkan ibu kota baik secara de facto atau juga de jure.
Baca Juga: Seolah 'Tantang' Maut dan Tak Takut Bahaya, Warga Garut Pilih Ngabuburit di Rel Kereta Api
Rencana pemindahan ibu kota di tahun 2024 itu menurut Refly Harun bertepatan dengan tahun politik yang sibuk. Karena ada pemilihan di lembaga eksekutif maupun legislatif berbagai tingkatan.
Sehingga, menurut Refly Harun, sebaiknya pemerintah harus memfokuskan energi untuk menangani Covid-19 terlebih dahulu.
“Fokus dulu melawan dan menangani Covid-19, baru setelah itu bisa memikirkan tentang rencana pemindahan ibu kota,” ucap Refly Harun.
Refly Harun juga menanggapi jika alasan pemindahan ibu kota untuk menyelamatkan pulau Jawa dari kepadatan penduduknya, maka seharusnya program transmigrasi dilanjutkan kembali.
Dari penuturan Refly Harun, saat ini pulau Jawa dihuni oleh sekitar 60% penduduk Indonesia. Sisanya, tersebar di berbagai pulau besar lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Dari berbagai alasan tentang pemindahan ibu kota, Refly Harun mengaku dirinya tidak mendapatkan alasan signifikan, kecuali niatan politik daripada Presiden Jokowi sendiri.
Baca Juga: Sebelum Sukses, Tiara Andini Ngaku Sempat Diremehkan Teman hingga Ingin Berhenti Menyanyi
Refly Harun setuju untuk lebih fokus dahulu menangani pandemi Covid-19 dan juga bersiap menyambut perhelatan politik di tahun 2024.
Lebih jauh, dirinya bahkan berasumsi untuk menunda pembangunan berbagai fasilitas di calon ibu kota negara yang baru.
“Lebih baik pembangunan ibu kota baru ditunda dahulu, ditunda perpindahannya, dan ditunda juga membangun bangunannya, dicari waktu yang lebih longgar,” ujar Refly Harun.***
