Network
PR TASIKMALAYA - Bantuan sosial (bansos) biasanya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Khususnya pada orang-orang yang sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021, semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS).
Berarti pertama, bagi Anda yang dari keluarga tidak mampu dan belum pernah mendapat bansos harus masuk dalam DTKS. Sementara itu, DTKS sendiri berbasis data kependudukan.
Pengusulan untuk masuk dalam DTKS atau menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos adalah kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan, seperti dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari dinsos.jogjaprov.go.id.
Baca Juga: Pelatih Persebaya Minta Percepat Pemasangan VAR, Begini Alasannya
Sementara itu, DTKS dan KPM bansos adalah program reguler Kementerian Sosial RI (Sembako, PKH, PBI). Setiap lurah bisa mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk mengakses bantuan.
Apabila ada warga yang sudah ada dalam DTKS tapi belum pernah diusulkan memperoleh bansos, dapat melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya seperti RT/RW, kepala dusun atau lurah, agar diusulkan sebagai KPM bansos.
Pengusulan kemudian dilakukan dari kelurahan. Selanjutnya, akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga, sesuai kriteria yang ditentukan Menteri Sosial RI.
Kemudian, pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bansos, yang merupakan kewenangan Menteri.
