Network
PR TASIKMALAYA – Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan, kebijakan terkait penyesuaian tarif tol perlu disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
"Fraksi PKS berpendapat berkatan dengan jalan tol, terdapat beberapa hal yang pelru mendapat perhatian khusus, yaitu penyesuaian tarif tol harus memasukkan unsur pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat," ucapya.
Hal itu merupakan insentif bagi masyarakat dan dunia industri yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara umum.
Baca Juga: Minta Distribusi Logistik APD Pilkada Serentak Disalurkan Tepat Waktu, KPU: Demi Keamanan
Di samping itu, dirinya menilai, harus adanya batasan maksimal yang jelas berkenaan dengan masa koneksi jalan tol.
Sehingga kedepannya tidak akan ada lagi penguasaan yang sangat panjang pada aset potensial dan strategis bagi pembangunan.
"Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat roda perekonomian masyarakat," terangnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Baca Juga: Ditentukan oleh Kegiatan Impor, DPR Dorong Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Dalam Negeri
Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebelumnya telah mengungkapkan, jika saat ini pembangunan jalan tol sedang mengalami peningkatan.
"Perkembangan pembangunan jalan tol saat ini semakin mengalami peningkatan, yaitu total jalan tol di Indonesia berdasarkan monitoring konstruksi jalan tol sudah mencapai sepanjang 2.307 km menyusul ruas-ruas ainnya yang selesai konstruksi pada akhir tahun 2020," ucap Kepala BPJT Danang Parikesit pada Senin, 16 November 2020 lalu.
