Amerika Serikat Tak Perpanjang Batas Waktu Divestasi TikTok

6 Desember 2020, 12:04 WIB
Ilustrasi TikTok /Konkarampelas/Pixabay

PR TASIKMALAYA  - Pemerintahan Donald Trump memilih untuk tidak memberikan ByteDance perpanjangan baru dari perintah yang mengharuskan perusahaan Tiongkok untuk mendivestasi aset TikTok AS.

Divestasi ialah pengurangan beberapa jenis aset finansial ataupun barang yang dimiliki perusahaan atau pengertian terbalik dari investasi yang ialah penambahan aset.

Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters, Perwakilan Departemen Keuangan mengatakan, Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) terkait isu ancaman nasional dari aplikasi TikTok.

Baca Juga: Sebut Jokowi Punya Banyak 'Prestasi' di Papua, Said Didu: Kenapa Mereka Sampai Nyatakan Merdeka?

"Terlibat dengan ByteDance untuk menyelesaikan divestasi dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menyelesaikan risiko keamanan nasional," kata pihak Departemen Keuangan

Minggu lalu, CFIUS memberi ByteDance induk TikTok perpanjangan satu minggu hingga Jumat atas perintah untuk melepaskan aset TikTok di AS.

Perintah Presiden Donald Trump pada bulan Agustus, memberi Departemen Kehakiman kekuasaan untuk menegakkan perintah divestasi setelah tenggat waktu berakhir.

Baca Juga: Jajaran Dewan Penasihat Baru Pentagon akan Diisi Loyalis Donald Trump

Tetapi tidak jelas kapan atau bagaimana pemerintah dapat memaksakan divestasi.

Trump telah membuat keputusan untuk tidak menyetujui perpanjangan tambahan pada pertemuan para pejabat senior AS, menurut seseorang yang diberi pengarahan pada pertemuan tersebut.

Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan perpanjangan 15 hari dan tujuh hari dari tenggat waktu awal 90 hari, yaitu 12 November, atas perintah Trump.

Baca Juga: Simak! 7 Cara Jaga Kesehatan saat Hadapi Perubahan Cuaca di Musim Libur akhir Tahun

Departemen Kehakiman tidak segera menanggapi permintaan komentar, sedangkan Gedung Putih tidak berkomentar. TikTok menolak berkomentar.

Administrasi Trump berpendapat TikTok menimbulkan masalah keamanan nasional karena data pribadi pengguna AS dapat diperoleh oleh pemerintah Tiongkok.

TikTok, yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna AS, membantah tuduhan tersebut.

Baca Juga: Mensos Ditangkap KPK, dr Tirta: Bantuin Nguburin Jenazah, Enak aja Cuma Penjara

Di bawah tekanan dari pemerintah AS, ByteDance telah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Walmart Inc dan Oracle Corp untuk mengalihkan aset TikTok AS menjadi entitas baru yang bertujuan untuk memenuhi pesanan divestasi.

ByteDance membuat proposal baru yang ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran pemerintah AS, Reuters melaporkan minggu lalu.

ByteDance membuat proposal tersebut setelah mengungkapkan pada 10 November bahwa mereka telah menyerahkan empat proposal sebelumnya, termasuk satu proposal pada bulan November.

Baca Juga: Singgung Formula E DKI Jakarta, Ferdinand Hutahaean: Semoga yang Ratusan Miliar Bisa Ditangkap KPK

Hal itu upaya untuk mengatasi masalah AS dengan membuat entitas baru, yang sepenuhnya dimiliki oleh Oracle, Walmart, dan investor AS yang ada di ByteDance, yang akan bertanggung jawab untuk menangani data pengguna TikTok AS dan moderasi konten. "

Pada bulan September, TikTok mengumumkan bahwa mereka memiliki kesepakatan awal untuk Walmart dan Oracle untuk mengambil alih saham di perusahaan baru untuk mengawasi operasi AS. Trump mengatakan kesepakatan itu telah mendapat "restu".***

Editor: Tyas Siti Gantina

Sumber: Reuters

Tags

Terkini

Terpopuler