Network
PR TASIKMALAYA - UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktiber 2020 kemarin masih mendapat penolakan dari kaum buruh hingga berbagai elemen masyarakat.
Bahkan beberapa masih melakukan demo hingga saat ini.
Untuk meredakan amarah dari rakyat, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya akan menggandeng para kaum pekerja.
Baca Juga: Pertempuran dengan Armenia Masih Bergejolak, Azerbaijan Dapat Dukungan Kuat dari Turki dan Israel
“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” ujarnya, dikutip dari situs RRI.
Ia akan memastikan bahwa DPR RI akan mengawal hingga mengawasi penerapan UU Cipta Kerja agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
Bahkan ia menyebut akan membahas turunan UU Cipta Kerja secara transparan dan terbuka dengan disaksikan masyarakat melalui siaran langsung di laman DPR RI.
Baca Juga: Tertarik Mendapatkan Banpres untuk UKM Sebesar Rp 2,4 Juta? Cek Sayaratnya di Sini
DPR RI membentuk Tim Perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah, demi untuk menampung aspirasi rakyat.
Puan meyakinkan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja akan dibahas untuk memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.
Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.
Baca Juga: Dinyatakan Positif Covid-19, Valentino Rossi Batal Turun Balapan di Aragon
Tak hanya itu, ia menegaskan soal keuntungan Negara jika UU Cipta Kerja disetujui oleh berbagai elemen masyarakat.
“UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik,” ungkapnya.***
