Network
PR TASIKMALAYA - Dalam rangka mengatasi kecurangan Pemilu 2024, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono menyarankan semua pihak ikut terlibat dalam mencegah hal tersebut.
Ia mengatakan jika terdapat kekhawatiran dalam Pemilu 2024 mengenai potensi kecurangan, terutama saat tahapan pemungutan dan perhitungan suara.
Maka dari itu, Arfianto meminta pihak penyelenggara dan peserta Pemilu 2024 harus membuktikan komitmennya dalam mengatasi kecurangan.
"Penyelenggara dan peserta pemilu harus membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas Pemilu 2024 dengan menjalankan kompetisi ini secara adil dan bersih dari politik uang serta tekanan politik," kata Arfianto pada 12 Februari 2024, sebagaimana dirangkum PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Baca Juga: Hasil Liga Spanyol: Real Madrid Kokoh di Puncak Klasemen, Barca dan Atletico Terperosok
Selain itu, Arfianto juga mengatakan bahwa ada langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasi kecurangan di Pemilu kali ini.
Menurutnya, hal pertama yang dilakukan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kelompok masyarakat sipil, bekerja sama untuk mencegah transaksi antara penyelenggaraan Pemilu dan peserta pemilu seperti penyelewengan suara.
"Kedua, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, harus memaksimalkan keterbukaan data pemilu untuk mencegah kecurangan pada Pemilu 2024. Misalnya, dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap)," ujarnya.
Selanjutnya, ia juga mengatakan jika keterbukaan data pemilu menjadi penting, sebab bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan ini, Pemilu akan berjalan lebih berintegritas.
Baca Juga: Pengeluaran Tinggi! 5 Daerah di Jatim Ini Penduduknya Paling Boros Ngeluarin Uang
"Dengan keterbukaan data pemilu, maka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk dalam mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini sangat penting untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu," tuturnya.
Selain itu, Arfianto berharap Sirekap tidak hanya tampilkan hasil pemungutan suara, tetapi informasi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih yang golongan putih (golput).
Lebih lanjut, menurutnya, Sirekap bisa tampilkan berapa banyak suara tidak sah, sisa kertas suara yang tidak digunakan, dan kertas suara yang rusak.
Di lain hal, Arfianto juga mengingatkan jika akan ada Pilkada Serentak 2024 yang dimulai pada November ini. Tentu potensi kecurangan di Pilkada akan muncul dan harus diwaspadai.
"Jangan lupa, masih ada pemilihan kepala daerah juga ke depan," pungkas Arfianto.***
