Network
PR TASIKMALAYA - Politisi PKS, Mardani Ali Sera menyoroti pertemuan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Komisioner KPU dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027.
Sebelumnya, pertemuan Cak Imin dengan para Komisioner KPU dan Bawaslu terpilih itu diketahui dari unggahannya di Instagram @cakiminow pada Jumat, 11 Maret 2022.
Pertemuan Cak Imin dengan komisoner KPU dan Bawaslu itu dilakukan di Kantor DPR RI, Senaya.
Dalam hal ini Pihak PKB pun memberikan penjelasan terkait agenda dalam pertemuan Cak Imin tersebut.
Baca Juga: Inilah 7 Tanda Anda Punya IQ Tinggi, Salah Satunya Suka Begadang
Pihak PKB mengatakan bahwa pertemuan itu hanya agenda silaturahim dan ucapan selamat dari Cak Imin kepada para Komisoner KPU dan Bawaslu.
Selain itu, PKB juga menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan terkait usulan penundaan Pemilu 2024.
Di mana PKB menjadi salah satu partai pengusul penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Pertemuan itupun mendapat kritik dari Mardani Ali Sera. Ia mengatakan bahwa pertemuan Cak Imin dengan Komisoner KPU dan Bawaslu terpilih tidak etis.
Baca Juga: Tak Hanya IQ, Berikut 8 Kecerdasan Majemuk Menurut Howard Gardner Agar Sukses Berkarier
Karena menurut Mardani Ali Sera pertemuan itu hanya dilakukan dengan satu Pimpinan DPR RI saja.
Mardani Ali Sera menyampaikan itu melalui cuitan di akun Twitter-nya @MardaniAliSera pada Senin, 14 Maret 2022.
"Pertemuan ini tidak etis. Karen cuma bertemu dengan satu pimpinan," cuitnya seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
"Mestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI," sambung politisi PKS itu.
Baca Juga: 15 Hobi Ini Akan Tingkatkan IQ Anda, Salah Satunya Berkebun
Selain itu, ia pun mengingatkan bahwa asas transaparansi perlu dijaga. Apalagi menurutnya para Komisoner KPU dan Bawaslu itu belum dilantik.
"Asas keadilan dan transparansi perlu dijaga. Lalu ke-12 nya belum dilantik dan belum konsolidasi internal," tulis Mardani Ali Sera.
Lebih jauh, Politisi PKS itu menilai bahwa pertemuan dengan siapapun berpotensi dianggap memberikan pengarahan.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar KPU dan Bawaslu didorong agar bekerja secara profesional.
Pertemuan tersebut pun baginya merupakan contoh yang buruk yang telah dilakukan penyelenggara pemilu.
"Pertemuan dg pihak manapun bisa berpotensi dianggap memberi pengarahan dan itu tidak etis," tulisnya.
"Semua pihak mesti mendorong dan mendukung komisioner KPU dan Bawaslu utk bekerja profesional, transparan, adil dan efisien. Ini contoh buruk bagi awal bekerja yang baik bagi penyelenggara pemilu," pungkas Mardani Ali Sera.***
