Network
PR TASIKMALAYA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dituding siap menerima WNI eks ISIS untuk kembali ke Indonesia.
Tudingan soal WNI eks ISIS tersebut pun langsung dibantah oleh Ridwan Kamil.
Menurut Ridwan Kamil, perihal penerimaan atau penolakan WNI eks ISIS ini kewenangan Pemerintah Pusat.
"Kewenangan itu ada di Pemerintah Pusat bukan daerah," ujar Ridwan Kamil sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @ridwankamil.
Baca Juga: Aurel Hermansyah Melahirkan, Atta Halilintar Unggah Potret Jarinya Digenggam Tangan Mungil
Mantan Walikota Bandung ini menegaskan bahwa semua keputusan ada di Pemerintah Pusat.
Adapun Pemerintah Daerah hanya mengikuti hasil keputusan pusat
"Jika pusat menyatakan 'iya'. itu syarat ekstranya," kata Ridwan Kamil.
"Jika pusat tidak, daerah pasti taat," imbuhnya.
Baca Juga: Camilla Disebut Tak Harus Dimahkotai Bersama Pangeran Charles, Pakar Konstitusi: Itu Tidak Sah
Baca Juga: Tes Psikologi: Temukanlah Siapa Dirimu yang Sebenarnya dari Memilih Satu Gambar Burung Hantu
Oleh karena itu, Ridwan Kamil juga menyatakan dalam pemerintahan dari pusat hingga daerah harus dalam satu komando.
Bantahan ini ditujukan untuk Eko Kuntadhi yang memuat ulang berita lama soal WNI eks ISIS yang sempat ingin pulang ke Indonesia.
Maka dari itu, Ridwan Kamil 'menyentil' Eko Kuntadhi yang dianggap hanya mengulang berita basi.
"Berita lama yang tidak lengkap penjelasannya," tutur Ridwan Kamil.
"Mas Eko, carilah narasi yang lebih sehat, ketimbang mengulang-ngulang berita basi seperti ini," tambahnya.
Diketahui, berita yang dibagikan Eko adalah berita 2020 dan itupun hanya sebatas judul.
Tanpa ada narasi penjelasan yang lebih menyuguhkan fakta dan bukti bahwa Ridwan Kamil menyatakan seperti yang ditudingkan.***
