Network
PR TASIKMALAYA - Baru-baru ini, pemerintah menetapkan kebijakan harga minyak goreng setara 14.000 Rupiah sejak Rabu, 19 Januari 2022.
Hal ini diketahui menjadi upaya lanjutan pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat.
Namun, kebijakan pemerintah terkait harga minyak goreng justru mendapatkan sentilan dari seorang Pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yaitu Dzulfian Syafrian.
Pakar ekonomi itu mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah terkait harga minyak goreng tersebut perlu diikuti produktivitas industri minyak goreng.
Baca Juga: Minyak Goreng Kini Naik Menjadi Rp14 Ribu Rupiah Per Liter di Sebagian Wilayah Indonesia
"Seperti percepatan program penanaman ulang (replanting) pohon-pohon sawit dengan varietas unggul," tuturnya.
"Dan memastikan ketersediaan bahan baku," sambung pakar ekonomi itu, seperti yang dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari laman ANTARA, pada Kamis, 20 Januari 2022.
Sementara itu, dirinya juga menyoroti desain kebijakan harga minyak goreng yang diberlakukan pemerintah.
Baca Juga: Ungkap Bahasa Tubuh Pangeran William saat Ditanya Mengenai Pangeran Andrew
Menurutnya, kebijakan itu dinilai kurang tepat sasaran, karena subsidi diberikan untuk seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali.
"Padahal yang membutuhkan hanya mereka yang di kalangan menengah bawah," ucapnya.
Hal ini karena dirinya melihat masyarakat menengah ke atas yang tampak ikut mengambil dana subsidi tersebut.
Baca Juga: Pangeran William Abaikan Pertanyaan Wartawan Tentang Pangeran Andrew
Dirinya juga menegaskan bahwa masyarakat menengah ke atas seharusnya tak berhak mendapatkan subsidi.
"Sedangkan, menengah ke atas tak berhak mendapatkan subsidi ini," tuturnya.
"Triliunan uang subsidi justru akan lari ke masyarakat menengah ke atas," sambungnya.
Baca Juga: Konstruksi Perkara yang Jerat Bupati Langkat, KPK: Saudara Kandung dari Tersangka
Lebih lanjut, dirinya juga menyayangkan dana subsidi yang menurutnya kurang tepat sasaran.
"Mestinya kan dana tersebut dialihkan ke yang lebih berhak," pungkasnya.***
