Network
PR TASIKMALAYA - Di awal tahun 2022, sudah ada dua pejabat daerah yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tertangkapnya dua pejabat daerah dalam OTT KPK, mendapat sorotan tajam dari magician Denny Darko.
Denny Darko dalam hal ini mempertanyakan, apakah sebobrok itu korupsi di Indonesia hingga pejabat daerah jadi maling uang rakyat?
Denny Darko coba menerawang dengan kartu tarot, apakah nantinya akan ada pejabat daerah lainnya yang akan terjaring OTT KPK di tahun 2022 ini?
Baca Juga: Eternals Pecahkan Rekor Debut Film Marvel Terbesar di Disney+
Sebagaimana diketahui, dua kepala daerah sudah terjaring OTT KPK di awal tahun ini yaitu walikota Bekasi, Rahmat Effendi dan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud.
Ahli tarot itu terlebih dulu menjelaskan pengertian korupsi menurutnya.
Menurutnya korupsi layaknya orang yang mengendarai kendaraan melawan arus, melanggar peraturan, dan mengambil hak orang lain.
"Ingat, mengambil hak orang lain adalah korupsi," kata Denny sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Denny Darko pada 18 Januari 2022.
Baca Juga: Hadir Dalam Podcast Deddy Corbuzier, Ketua PSSI Iwan Bule Tiba-tiba Bongkar Mafia Bola
"Termasuk saat terlambat datang ke kantor, keluar lebih cepat saat jam istirahat, dan pulang secepat mungkin," sambungnya.
Denny Darko menambahkan budaya korupsi di Indonesia disebabkan lingkungan yang dipenuhi dengan toleransi, sehingga membuat kita jadi tidak disiplin.
Ia menjelaskan jika orang yang korupsi dalam dunia politik, biasanya mewakili sebuah kelompok atau organisasi tertentu.
"Rasanya korupsi itu akan ada, jika kita tidak mencermati korupsi sebagai sebuah tindakan berjamaah yang mempunyai sistem tersendiri," jelasnya.
Baca Juga: Viral Video 'Animatronik' Spider-Man Terjatuh hingga CGI Libatkan Aktor Nyata dibalik Aksi Berbahaya!
Magician itu melihat akan banyak pejabat daerah yang akan terjaring OTT KPK, hingga pertengahan tahun 2022 nanti.
"Saya lihat ini mencapai dua digit. Kalau ternyata apapun yang dilakukan masih terindikasi dan melakukan korupsi, mendingan mengaku dari awal," lanjutnya.
Supaya korupsi di Indonesia tidak terus menyebar, Denny Darko menyarankan pemerintah untuk menerapkan hukuman seperti di negara Tiongkok atau Jepang.
Negara Tiongkok menerapkan hukuman mati bagi siapapun yang melakukan maling uang rakyat.
Baca Juga: Pelita Jaya Bakrie Jakarta Raih Kemenangan Ketiga di IBL 2022 usai Tundukkan Pacific Caesar Surabaya
Sementara maling uang rakyat di Jepang akan mendapat hukuman sanksi sosial, dimana anak dan cucunya akan dikucilkan dari masyarakat.
Denny Darko melihat, pemerintahan saat ini sedang menuju arah yang baik dalam pemberantasan korupsi.***
