Network
PR TASIKMALAYA - Hidayat Nur Wahid ikut menanggapi terkait dengan pernyataan Firli Bahuri soal korupsi.
Kali ini, Hidayat Nur Wahid menyetujui ucapan Ketua KPK, Firli Bahuri soal sumber potensi korupsi di Indonesia.
Sikap setuju dari Hidayat Nur Wahid terhadap pernyataan Firli Bahuri ini terlihat dalam cuitan di Twitter pribadinya.
Soal tanggapan Hidayat Nur Wahid, Firli Bahuri sempat mengungkap apa yang menjadi sumber potensi korupsi begitu tinggi di Indonesia.
Firli Bahuri menyebut, korupsi di Indonesia ada salah satunya karena biaya politik atau pemilu yang mahal.
Sehingga, saat pejabat mendapat posisi yang ia mau, mereka akan berusaha mengembalikan modal yang mereka keluarkan sebelumnya untuk pencalonan.
Maka dari itu, banyak pejabat yang akhirnya melakukan korupsi demi mengembalikan modal tersebut.
Baca Juga: Anda Butuh Saran Bijak? Pilih Salah Satu Simbol Kuno Ini untuk Mendapatkannya!
Biaya pemilu yang mahal ini juga disebutnya dipicu karena pembatasan presentase minimal syarat maju untuk Pilpres, atau Presidential Threshold.
Dengan semua pernyataannya ini, Firli Bahuri pun mencoba untuk mengajak banyak pihak untuk musuhi korupsi dan meminta Presidential Threshold menjadi 0 persen.
Dengan pernyataan ini, Hidayat Nur Wahid pun ikut buka suara.
Baca Juga: Ramalan Cinta Zodiak Capricorn, Aquarius dan Pisces Senin, 13 Desember 2021
"Sikap Ketua @KPK_RI, Firli B, Wajar didukung," ungkap Hidayat Nur Wahid.
Ia menyebut bahwa pemilu tidak seharusnya mahal dan membebani para calon Pemilu atau Pilkada.
"Pemilu mestinya tidak mahal dan membebani," tutur Hidayat Nur Wahid, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun @hanurwahid pada, 13 Desember 2021.
Baca Juga: Siapakah Anggota Super Junior yang Akan Pertama Menikah? Siwon: di Antara ...
"Dan pembatasan presentase minimal syarat maju untuk Pilpres, Pilkada dan masuk Parlemen, mestinya dikurangi," lanjutnya.
Dengan upaya di atas, setidaknya para pejabat itu bisa meminimalisir potensi untuk melakukan korupsi.
Karena banyak mereka melakukan korupsi dengan dalih untuk mengembalikan modal yang sudah banyak dikeluarkan demi pencalonan.
Baca Juga: Khofifah Soroti Warga yang Berfoto di Lokasi Bencana Semeru: Bangun Empati dan Jaga Perasaan Korban
"Agar juga tak jadi lahan korupsi dengan dalih pengembalian modal dll," papar Hidayat Nur Wahid.***
