Network
PR TASIKMALAYA - Najwa Shihab baru-baru ini mengungkapkan terkait klaim dari Bupati Penajam Paser Utara (PSU) Abdul Gafur Mas'ud terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Pada momen perbincangan Najwa Shihab dan Bupati PSU Abdul Gafur Mas'ud itu mengungkapkan bahwa tak ada dampak buruk terkait IKN.
Lebih lanjut, Najwa Shihab juga menanyakan pendapat aktivis lingkungan atas klaim Bupati PSU itu soal tak adanya dampak buruk IKN.
Terkonfirmasi dari Kanal YouTube Najwa Shihab, Najwa Shihab menuturkan lebih lanjut terkait pembangunan IKN tersebut.
Baca Juga: G-Dragon BIGBANG di Mata VIP Sangat Spesial hingga Dianggap Seperti Ini
"Dampaknya perekonomian masyarakat meningkat, kesejahteraan meningkat, dan pembangunan fasilitas publik," sebut Najwa Shihab.
"Itu tadi klaim Bupati Penajam Paser Utara," ungkap Najwa Shihab yang dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari video yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Kamis, 9 Desember 2021.
Kemudian, Najwa Shihab memastikan dari pernyataan Bupati PSU itu bahwa tak ada dampak buruk dari pembangunan IKN.
"Tidak ada dampak negatif yang perlu dikhawatirkan," tuturnya.
Baca Juga: 7 Item Terbaik yang Akan Membuat Rumah Anda Jauh Lebih Nyaman, Salah Satunya Macrame
"Saya berbincang dengan rekan-rekan aktivis, yang melakukan kajian atas pembangunan IKN," tambahnya.
Lebih lanjut, Najwa Shihab mengungkapkan bahwa terdapat aktivis lingkungan dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur.
Najwa Shihab mengatakan bahwa aktivis tersebut melihat potensi efek samping pembangunan yang tidak diantisipasi oleh negara.
"Tadi berbincang dengan bupati, mereka mau mensosialisasikan juga belum tau dari, karena ini rencana dari pusat," ungkap Najwa Shihab kepada sang aktivis lingkungan.
Baca Juga: Hari Anti Korupsi Sedunia, Jokowi Dorong Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana
"Jatam melihatnya seperti apa?, seperti apa idealnya untuk memastikan memang seluruh masyarakat merasa terlibat," sambungnya.
Kemudian, sang aktivis lingkungan menuturkan bahwa itulah tugas pemerintah daerah.
"Harusnya mendengarkan rakyat, bukan mendengarkan pusat, meminta, menyerap aspirasinya," ungkap sang aktivis lingkungan Pradarma Rupang sebagai Dinamisator Jatam Kaltim.
Sementara itu, sang aktivis menuturkan bahwa pemerintah daerah harus menyelesaikan dialognya dengan pemerintah pusat sebelum diputuskan.
Baca Juga: Key SHINee Pamer Hunian Ala Beverly Hills di Seoul, Ini Fasilitas Mewahnya
"Nah ini sebenarnya cacatnya," tutur Pradarma Rupang.***
