Network
PR TASIKMALAYA - Rocky Gerung angkat bicara soal korupsi yang terjadi di Indonesia.
Hal itu diulas Rocky Gerung karena pada setiap 9 Desember diperingati Hari Anti Korupsi.
Selain itu, Hersubeno Arief juga mengatakan pada Rocky Gerung bahwa ini bukan hari koruptor sehingga tidak boleh keliru.
"Setiap tanggal 9 Desember kita memperingati Hari Anti Korupsi, bukan hari koruptor," tuturnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari video yang diunggah YouTube Rocky Gerung Official pada Senin 9 Desember 2021.
Baca Juga: Link Nonton dan Spoiler Kimetsu No Yaiba Season 2 Episode 9 Sub Indo di iQIYI: Memburu Iblis di District Merah
Menurut Rocky Gerung, jika bicara hari koruptor, maka hal itu diperingati setiap hari karena sponsornya selalu ada.
Rocky Gerung lalu menjelaskan mengenai pesan dari adanya reformasi.
"Tapi kita mengingat pesan dasar dari reformasi adalah berantas korupsi," ujarnya.
Namun pesan tersebut hingga kini menurutnya belum bisa direalisasikan.
Baca Juga: BMKG Rilis Peringatan Dini Gelombang Tinggi di Beberapa Perairan Indonesia 9-10 Desember 2021
"Hal itu yang tidak terjadi justru bertambahnya kasus korupsi dan bertambahnya kualitas korupsi," ungkapnya.
Salah satunya contohnya adalah mengenai kasus korupsi Asabri yang menurut Rocky Gerung sangat luar biasa.
"Kemarin siapa yang ambil uang asuransi, Asabri sampai Rp12 triliun kan gila itu," ujarnya.
Menurutnya, dengan peristiwa tersebut, terdapat keadaan di mana orang sudah tidak berpikir mengenai sebuah etika dalam bernegara.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Garis Hati pada Telapak Tangan Menunjukkan Karakter Diri Seseorang
Rocky Gerung menilai bahwa pembusukan politik dimulai dari korupsi.
Dia juga menambahkan, korupsi tersebut benar-benar menghina akal sehat kita semuanya.
Selain itu di sisi lain, Rocky Gerung juga membayangkan cara KPK bisa menanggulangi ini semua.
"Hal yang sama kita membayangkan bagaimana KPK mengatasi hal semacam itu kalau kapasitas KPK justru dikerdilkan," ungkapnya.
Hal ini menurut Rocky Gerung sangat kontras karena Presiden Jokowi dianggap mengerdilkan kapasitas KPK dan memerintahkan anti korupsi.***
