PR TASIKMALAYA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyoroti polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK.
Haedar Nashir menyampaikan bahwa seharusnya TWK KPK maupun ASN dilakukan secara objektif.
Lebih lanjut, Haedar Nashir menuturkan bahwa pelaksanaan TWK itu harus sejiwa dengan pancasila dan konstitusi.
Baca Juga: Ungkap Kejanggalan Lamaran Rizky Billar dan Lesti Kejora, Denny Darko: Merasa Berhutang Budi
Jangan ada bias, reduksi, dan politisasi oleh pihak manapun tambah Haedar Nashir.
Hal itu disampaikan oleh Haedar Nashir di akun Twitter-nya @HaedarNs pada Senin, 31 Mei 2021.
"TWK baik untuk calon penyidik KPK maupun ASN semestinya objektif dan sejiwa dengan Pancasila dan Konstitusi," cuit Haedar Nashir seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam Twitter @HaedarNs.
Baca Juga: Cek Kode Redeem GI 'Genshin Impact' yang Bisa Diklaim Selasa 1 Juni 2021: Asik Dapatkan Hadiahnya
"Termasuk dalam memposisikan agama dan umat beragama yang dijamin pasal 29 UUD 1945. Jangan ada bias, reduksi, dan politisasi oleh pihak manapun baik yang ada di pemerintahan maupun kekuatan komponen bangsa," tambahnya.
Menurut Haedar Nashir, jika TWK ditujukan untuk melawan paham radikal-ekstrem harus benar dan objektif.
Selain itu, sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta karakter bangsa Indonesia yang beragama dan berkebudayaan luhur berciri moderat.
Ketua Umum PP Muhammadiyah itupun menegaskan bahwa terkait TWK KPK semua pihak wajib tulus, jujur, adil, dan objektif.
Selain itu, profesional, ilmiah, taat asas, konstitusional, dan bermoral utama.
"Serta menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, dan kebersamaan dalam mengurus negara dan hidup berbangsa," ungkap Haedar Nashir.
Lebih jauh, Haedar Nashir bertanya apakah Indonesia ingin pecah sebagai bangsa yang diakibatkan oleh adanya kesalahan pengambilan keputusan.
"Jika ada masalah kedepankan dialog dan solusi dengan jiwa kenegarawanan tinggi," tegas Haedar Nashir.
Baca Juga: Mendengar Kabar Nathalie Holscher Hamil, sang Nenek Berikan 'Pesan' untuk Sule, Oma Gina: Hati-hati