Network
“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” ujar Jokowi.
Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes.
Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. pic.twitter.com/rntwzBZF6V— Joko Widodo (@jokowi) May 17, 2021
“Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini,” tutur Jokowi.
Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini.— Joko Widodo (@jokowi) May 17, 2021
Baca Juga: Sultan Malang Jemput Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Pakai Jet Pribadi, Rafathar Malah Ngambek
Jokowi melanjutkan bahwa KPK harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi,” tutur Jokowi.
“Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” ujarnya menyambung.
KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.— Joko Widodo (@jokowi) May 17, 2021
Baca Juga: Tempat Wisata Kembali Dibuka, Anggota DPRD Jabar Abdy Yuhana Ingatkan Masyarakat Disiplin Prokes
Senada dengan kepala negara, politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menyatakan hal berikut.
“Apresiasi pernyataan Pak @jokowi. Usul saya pembuat tes wawasan kebangsaan ini serta merta perlu ikut semacam pendidikan P4 100 jam dan sosialisasi 4 pilar difasilitasi oleh @mprgoid. Narasumbernya bisa diambil dari 75 pegawai,” kata Fadli Zon di akun Twitter @fadlizon.
Fadli Zon berpendapat bahwa pembuat TWK KPK itu sendiri harus mengikuti Pendidikan, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4) laiknya di zaman Orde Baru.
