Network
PR TASIKMALAYA - Kebijakan larangan mudik bagi pemudik atau bepergian ke luar kota sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021.
Peraturan larangan mudik ini berlaku bagi seluruh moda transportasi darat, laut, udara serta perkeretapian.
Pemberlakuan larangan mudik bagi masyarakat dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.
Baca Juga: Jadi Wakil Bupati, Sahrul Gunawan Siap Jadikan Kabupaten Bandung Sebagai Pusat Bisnis Kopi
Sementara itu Kementerian Perhubungan menerbitkan stiker khusus bagi bus yang akan tetap beroperasi mengangkut penumpang selain pemudik.
"Kami tegaskan bahwa bus dengan stiker khusus ini bukan melayani pemudik, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan selain mudik," ucap Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA pada Senin, 3 Mei 2021.
Budi Setiyadi menambahkan bahwa masyarakat yang berhak memakai bus dengan stiker khusus ialah yang telah memenuhi syarat dan peraturan.
Baca Juga: TERBARU! Kode Redeem FF 'Free Fire' 4 Mei 2021: Segera Klaim Hadiah dari Garena Ini!
Syarat dan peraturan itu telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dari Satuan Tugas (Satgas) dan Kemenhub.
Penerbitan stiker khusus ini berguna untuk memudahkan setiap petugas dalam mengidentifikasi bus yang memenuhi syarat beroperasi.
Kebijakan itu mengacu pada ketentuan SE Satgas Nomor 13 tahun 2021 dan Permenhub Nomor 13 tahun 2021.
Baca Juga: Kerap Disebut Artis dengan Bayaran Termahal, Luna Maya Akhirnya Bongkar Jumlah Honor Pertamanya
Masyarakat berhak keluar kota namun dengan urusan mendesak, atau melakukan perjalanan dinas.
Tetapi dengan syarat membawa surat yang dikeluarkan oleh kepala desa maupun lurah setempat.
Stiker tersebut dibagikan secara gratis oleh koordinasi Direktorat Angkutan Ditjen Hubdat Kemenhub.
Baca Juga: Dewi Perssik Tiba-tiba Teringat Pesan Almarhum Papanya: Ilmu Itu akan Kuberikan untuk Anakku
Tidak mudik lebaran menjadi opsi yang diberlakukan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran kasus positif Covid-19.
Pemrintah melalui Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 9 tahun 2021 berupaya optimalkan posko penangan Covid-19.
Posko tersebut tersebar di seluruh tingkat desa dan kelurahan sebagai sarana pencegahan penyebaran Covid-19.***
