Bantah Kemenangan AHY untuk Buat Nama Pemerintah bersih, Yasonna Laoly: KLB Deli Serdang Memang Tidak Sempurna

- 4 April 2021, 12:00 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bantah kemenangan AHY untuk membersihkan nama pemerintah.*
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bantah kemenangan AHY untuk membersihkan nama pemerintah.* /Dok.Kemenhumkam

PR TASIKMALAYA- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, baru-baru ini memberikan sejumlah pernyataan terkait kisruh panas di tubuh Demokrat yang selama ini terjadi.

Pernyataannya terkait kisruh Demokrat tersebut, disampaikan Menkumham Yasonna Laoly pada Jumat, 2 April 2021, dalam acara Karni Ilyas Club yang tayang di kanal Youtube milik Presiden ILC.

Menurut keterangannya, Menkumham Yasonna Laoly pun membantah bahwa kemenangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atas kisruh Demokrat, hanya untuk membuat nama Pemerintah bersih.

Baca Juga: Husein Hasni Akui Rumahnya Jadi Tempat Perakitan Bom, Ferdinand Hutahaean: FPI Layak Dibubarkan

Seperti diketahui, pada Kamis, 31 Maret 2021 lalu, pemerintah melalui Kemenkumham menyatakan bahwa pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang yang digelar oleh kubu Demokrat Moeldoko telah secara resmi ditolak.

Penolakan tersebut, lantaran kbu Moeldoko tidak dapat memenuhi sejumlah berkas sebagaimana waktu yang telah ditetapkan.

Kini, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Prediksi Pertarungan 2 Kubu Demokrat Akan Panjang, Menkumham: Sudah Seru Banget", Yasonna Laoly pun memberikan penjelasan.

Baca Juga: TRAILER Ikatan Cinta Hari Ini Minggu 4 April 2021: Kedok Elsa Terbuka dan Hamil Anak Roy?

Yasonna Laoly dengan tegas membantah kemenangan AHY diputuskan, untuk membuat Pemerintah terlihat bersih.

Dia juga membantah bahwa pihaknya sengaja melemparkan ‘bola api’ tersebut ke PTUN, dengan harapan PTUN yang akan memenangkan Demokrat kubu Moeldoko.

“Kalau ini murni, dalam artian keputusan profesional dan transparan, obyektif lah,” ucap Yasonna Laoly, dikutip dari kanal Youtube Karni Ilyas Club, Sabtu, 3 April 2021.

Baca Juga: AHY dan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir  Bertemu, Berikut Emat Hal yang Dibahas

Tidak hanya itu, dia juga memprediksi bahwa pertarungan di dalam partai Demokrat akan memanjang.

Bahwa ini nanti pertarungan ini saya prediksi panjang antar mereka, pasti, saya kira pasti,” ujar Yasonna Laoly.

Pasalnya, kisruh yang terjadi di Demokrat tidak hanya terkait internal partai, namun juga merembet ke permasalahan personal.

Baca Juga: Ikuti 3 Langkah Ini Untuk Melakukan Perawatan Bekas Jerawat Pada Kulit Menurut Para Ahli

Karena sudah apa, tidak hanya personal, serangannya sudah sampai-sampai buat konferensi pers di Hambalang, menyerang ini, mengadukan bahwa anggaran dasar diubah, karena Pak SBY ditetapkan sebagai pendiri, segala macam lah,” kata Yasonna Laoly.

Dia pun menilai permasalahan di dalam partai Demokrat saat ini sudah sangat seru. Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa Pemerintah akan menyikapi permasalahan tersebut sesuai aturan.

Ini nampaknya, waduh ini sudah seru banget. Jadi kami betul-betul, orang kan memprediksi begini ‘wah itu Menkumham, PDIP, ada sejarah begini, dengan ibu ketua umum saya begini, begini’, enggak, ibu enggak singgung. Udah sesuai aturan aja,” tutur Yasonna Laoly.

Baca Juga: Sjamsul Nursalim Dibebaskan KPK, Rocky Gerung: Mengagetkan Seperti DiPrank pada April Mop

Dia mengungkapkan hal terberat justru saat Pemerintah menilai KLB Demokrat sempurna, karena pasti semakin mendapatkan tuduhan.

Nah yang berat itu justru, kalau itu sempurna kongresnya, wah pasti dituduh orang, ‘KLB gak sempurna, tidak memenuhi syarat’, itu pasti dituduh orang,” ujar Yasonna Laoly.

Tetapi, dia menekankan bahwa KLB Demokrat di Deli Serdang tersebut memang tidak sempurna, salah satunya dari jumlah pemegang hak suara yang hadir.

Baca Juga: Bertemu Ketua PP Muhammadiyah, Ketum Demokrat AHY Bahas Empat Isu dan Masalah Kebangsaan, Apa Saja?

Tapi, ya tidak sempurna, mau bilang apa? Dari yang hadir, dari jumlah pemegang hak suaranya yang berdaulat kan. Majelis tinggi bisa dianulir, pemegang suara enggak bisa, memang dia yang berdaulat kan, faktanya begitu,” tutur Yasonna Laoly.***(Eka Alisa Putri/Pikiran-Rakyat.com)

Editor: Arman Muharam

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x