Network
PR TASIKMALAYA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani akui bahwa dirinya kerap kali mendapatkan SMS untuk mendapatkan dana pinjaman atau utang dalam waktu cepat.
Pernyataan Sri Mulyani tersebut, mengundang komentar dari Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Faldo Maldini.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @FaldoMaldini, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Rabu, 24 Maret 2021, Faldo Maldini menduga bahwa SMS pinjaman utang tersebut bahkan sering juga diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Hattrick Assanur Rijal Membuat Persiraja Banda Aceh Menang atas Persita Tangerang
“Jangankan Bu Sri Mulyani. Pak Jokowi saja, saya duga mungkin sering terima SMS kredit,” ujar Faldo Maldini.
Faldo Maldini juga berpendapat, adanya perlindungan hak rakyat yang mutakhir, perlu menjadi agenda kedaulatan digital.
Faldo Maldini kemudian menceritakan pengalamannya, ketika berdiskusi dengan Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Diskusi tersebut membahas kedaulatan digital.
“Kita punya ambisi yang besar mewujudkan cita-cita 4.0 dengan berbagai infrastruktur, tapi perlindungan hak seperti hilang dalam diskusi elit,” tutur Faldo Maldini.
Faldo Maldini tidak meragukan kehebatan pemerintah Jokowi dalam melakukan pengadaan infrastruktur.
Namun Faldo Maldini menegaskan, bahwa melindungi hak dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang harus diupayakan.
“Untuk menjaga kewarasan dari setiap kemajuan yang dibuat. Setiap orang punya cerita, setiap masa punya masalah yang berbeda,” ujar Faldo Maldini.
Faldo Maldini kemudian cukup optimis, bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi masuk ke dalam agenda Proglenas 2021.
“UU ini akan menjadi bentuk komitmen negara dalam melindungi hak warga. RUU ini adalah usulan pemerintah yang sangat perlu dengan isu ini,” kata Faldo Maldini.
Meski demikian, Faldo Maldini menilai bahwa kinerja DPR dalam menelurkan UU sangat memble.
“Kita hanya bisa mendukung dan berdoa. DPR tidak mampu mengakselerasi. UU yang disahkan hanya sekitar 20 persen, dari yang ditargetkan. Kita butuh DPR yang lebih responsive,” tegas Faldo Maldini.***
