Network
PR TASIKMALAYA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai turun tangan mengawasi Kementerian Pertanian (Kementan).
Langkah tersebut dilakukan berdasarkan keluhan dari Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI) yang menilai bahwa adanya potensi perusahaan perunggasan yang akan menguasai bisnis perunggasan.
Perusahaan perunggasan raksasa tersebut dinilai juga berpotensi akan menguasai dari hulu hingga hilir soal Grand Parent Stock (GPS) atau pembibitan ayam indukan broiler (ayam pedaging).
Baca Juga: Di Tengah Polemik dengan Suaminya, Nindy Ayunda Rajin Posting Potret Menggemaskan Sang Buah Hati
Sehinggan menurut FKPI, potensi tersebut membahayakan keberlangsungan peternak kecil atau peternak mandiri.
Oleh karena itu, FKPI melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan pada Selasa, 16 Maret 2021 di Bogor.
“Yang menjadi masalah ialah dua integrator atau perusahaan unggas raksasa memilki jatah 60 persen, yang mereka salurkan kepada jaringan mereka,” ujar Noufal Hadi seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari pers rilis FKPI.
Ketua FKPI Noufal Hadi mempermasalahkan soal penerapan sistem skor untuk kuota impor GPS yang ditetapkan oleh Diretkorat Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).
“Inilah yang jadi soal, ada peternak pembibitan UMK yang skornya baik malah dikurangi lebih banyak, sementara kuota integrator tetap banyak,” ujar Noufal.
“Padahal dua perusahaan besar integrator menyalurkan 80 persen Day Old Chicken (DOC) ke anak-anak perusahaan atau jaringan mereka dan Peternak Mandiri kesulitan membeli DOC dari mereka,” tambahnya.
Berdasarkan data 2019 dari Kementan Indonesia telah mengimpor 707.000 bibit ayam GPS senilai Rp415 miliar per tahun.
Sedangkan pada 2021 ini, impor bibit ayam GPS hingga 600 ribu ekor.
Adanya potensi monopoli perunggasan ini menarik perhatian dari anggota Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan.
Budhy Setiawan menyatakan bahwa Komisi IV DPR RI sebagai mitra Kementan meminta adanya transparansi dan keadilan soal kuota GPS.
“Direktur Jenderal PKH harus mendengarkan keluhan dari para peternak mandiri,” ujar Budhy.
“Ini harus dikoreksi dan ada perubahan,” tambahnya.
Baca Juga: Akui Ingin Disukai Pria Normal, Lucinta Luna Curhat ke Deddy Corbuzier: Ingin Jadi Perempuan Elegan
Pihaknya mengklaim akan semakin ketat dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan industri perunggasan.
“Kami tidak memberikan toleransi penguasaan-penguasaan secara besar oleh sekelompok pengusaha, yang tidak memperhatikan peternak rakyat,” kata Budhy.***
