Karena hal tersebut, AHY mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan ke aparat penegak hukum.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan ketua partai mana yang akan diakui oleh pemerintah.
Selain itu, pendapat dari sudut pandang lainnya datang dari Hendri Satrio yang merupakan pengamat politik di Universitas Paramadina mengatakan, Jokowi akan mendapatkan keuntungan dari staf seniornya yang memimpin partai.
Baca Juga: Anggap KLB Partai Demokrat Langgar UU dan AD/ART Parpol, Mardani Ali Sera: Pelecehan Hukum
“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024, tapi hari ini, dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa untuk merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” ungkap Hendri Satrio.
Meski demikian, Hendri Satrio mengakui bahwa dirinya tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan orang mana yang sah.
Sebagaimana diketahui oleh semuanya, Partai Demokrat termasuk di antara partai minoritas yang berupaya memblokir Undang-Undang Penciptaan Kerja, yang mana program tersebut merupakan salah satu program andalan Jokowi.