Network
PR TASIKMALAYA- Polemik dalam Partai Demokrat terus bergulir pasca hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum partai.
KLB yang digelar mantan kader Partai Demokrat yang menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum tersebut dilaksanakan di Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021 itu.
Mencuatnya nama Moeldoko yang terpilih sebagai Ketum Demokrat versi KLB Deli Serdang, sontak menjadi pemantik prahara di internal Partai Demokrat kian memanas.
Baca Juga: Tanggapi Polemik KLB Demokrat, Henry Subiakto: Mudah-mudahan SBY dan AHY Tidak Demo ke Istana
KLB yang diselenggarakan oleh sejumlah politisi senior, beberapa kader, dan mantan kader Demokrat itu bertujuan untuk menjatuhkan Ketua Umum Demokrat yang saat ini menjabat yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kader dan mantan kader yang meminta adanya gelaran KLB Demokrat itu menilai bahwa AHY dianggap kurang mampu memimpin Partai berlambang mercy tersebut.
Sebagaimana diberitakan pikiran-rakyat.com dalam judul artikel "Kritik Pernyataan Mahfud MD, Andi Arief Ungkap Perbedaan KLB Demokrat dengan Golkar, PKB, PKPI, dan PDI", selain menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, dalam KLB Demokrat itu memutuskan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai.
Baca Juga: Sindir AHY Soal ‘KLB Partai Demokrat Dagelan’ , Ferdinand Hutahean: Tapi Paniknya Setengah Kiamat!
Di tengah situasi panas ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pun menyinggung bila masalah ini sempat terjadi di partai lain.
Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud MD ikut mengulas kekisruhan yang terjadi di internal PKB ketika era Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB," kata Mahfud MD ditulis di akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Sabtu, 6 Maret 2021, dikutip Pikiran-Rakyat.com.
Baca Juga: Ibunda Felicia Tissue Meilia Lau Geram, Minta Kaesang Pangarep Kembalikan SIM dan STNK Sang Anak
Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 6, 2021
"Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," sambung Mahfud MD.
Menyikapi pandangan dari Mahfud MD, Politisi senior Partai Demokrat Andi Arief menilai bila persoalan KLB Demokrat dengan PKB dan beberapa partai lain tidak sama.
Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) itu, KLB Demokrat yang digelar di Sumatera Utara tanpa legalitas.
Baca Juga: AD ART PKS dan Demokrat Diubah Secara Sepihak, Fahri Hamzah: Kezaliman Takkan Bertahan Lama
"Pak Prof @mohmahfudmd yang saya hormati, KLB medan berbeda dengan KLB Golkar, PKB, PKPI dan PDI," kata Andie Arief ditulis di akun Twitter-nya @AndiArief_ID, Sabtu, 6 Maret 2021.
"KLB abal-abal medan selain tak ada izin majelis tinggi, tak dihadiri pemilik suara sah satu pun ketua DPD dan 500 DPC,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Arief menyebut sebelum KLB Demokrat dilaksanakan pihaknya telah melaporkan soal ilegalitas itu.
Baca Juga: Sindir Keras SBY, Teddy Gusnaidi: Anak Buah Anda Korupsi dan Narkoba
Baca Juga: Tegaskan KLB Demokrat Sebagai Isu Internal Partai, Mahfud MD: Pemerintah Bisa Dituding ‘Cuci Tangan’
Baca Juga: Gempa Bumi Guncang Maluku Tenggara dengan Kekuatan 5,8 Magnitudo
Pak Prof @mohmahfudmd ysh, KLB medan berbeda dg KLB Golkar, PKB, PKPI dan PDI. KLB abal2 medan selain tak ada izin majelis tinggi, tak dihadiri pemilik suara sah satu pun ketua DPD dan 500 DPC. Sebelum KLB sdh kami surati Prof, Polri depkumham. Ilegalitas Prof sudah dilaporkan— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 6, 2021
"Sebelum KLB sudah kami surati Prof, Polri depkumham. Ilegalitas Prof sudah dilaporkan," kata Andi Arief menambahkan.***(Dila Nashear/pikiran-rakyat.com)
