Network
PR TASIKMALAYA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan bahwa PKS mendukung langkah Partai Demokrat untuk membuka ke publik terkait upaya kudeta Partai Demokrat.
“PKS mendukung langkah kawan-kawan Demokrat untuk membuka ke publik (isu kudeta),” ujar Mardani Ali Sera, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal Youtube Mardani Ali Sera pada Selasa, 2 Februari 2021.
Pasalnya, Mardani Ali Sera menyebut bahwa isu kudeta yang terjadi kepada Partai Demokrat membahayakan demokrasi.
Selain itu, upaya tersebut tidak sesuai dengan etika dan rasionalitas demokrasi.
“Ini sangat berbahaya bagi praktek demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya adalah kedaulatan di tangan rakyat,” kata Mardani Ali Sera.
“Ketika elit berusaha merekayasa, apalagi melakukan kooptasi pada suatu partai politik, itu sangat bertentangan dengan etika dan rasionalitas demokrasi,” sambungnya.
Mardani Ali Sera pun menegaskan bahwa dirinya mendukung upaya Partai Demokrat dan berharap hal itu diselesaikan secara transparan.
Baca Juga: Inilah Pasangan Ideal untuk Wanita Gemini, hingga Seperti Apa Karakternya dalam Hubungan Cinta
Dia juga kembali menekankan bahwa upaya kudeta tersebut apabila dibiarkan akan sangat berbahaya bagi demokrasi.
“Partai politik adalah pilar dasar demokrasi, ancaman kepada partai politik adalah ancaman kepada demokrasi,” tutur Mardani Ali Sera.
“Karena itu, sekali lagi dukung Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), bongkar siapa dalangnya, anggotanya, dan orang-orang yang bekerja untuk merusak sistem demokrasi kita,” lanjutnya.
Diketahui sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko terlibat dalam upaya pengambilalihan secara paksa pucuk pimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga: Inilah Pasangan Ideal untuk Wanita Gemini, hingga Seperti Apa Karakternya dalam Hubungan Cinta
Selain itu, ada beberapa kader yang masih aktif dan juga tidak aktif yang terlibat dalam upaya tersebut.
Moeldoko sendiri telah memberikan tanggapan terkait keterlibatannya itu.
Dia mengatakan untuk tidak melibatkan Presiden Joko Widodo dalam keterlibatannya, karena itu merupakan urusan pribadinya.***
