Network
PR TASIKMALAYA - Di antara beberapa bencana alam yang terjadi di awal tahun 2021, banjir besar yang baru saja terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini menjadi sorotan berbagai pihak.
Salah satu pihak yang ikut berkomentar dalam menanggapi terjadinya bencana banjir ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar.
Dalam cuitan terbarunya, Gus Umar mengomentari tentang informasi yang menyebut bahwa perusahan batubara milik Menteri BUMN Erick Thohir diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.
Baca Juga: Jokowi Sampai di Kalimantan Selatan Sampaikan Pesan Duka Cita
Gus Umar menyebut, Erick Thohir pura-pura tidak membaca pemberitaan dan informasi yang beredar tentang nama perusahannya yang diduga turut berkontribusi membuat bencana banjir.
“Pak @erickthohir pura-pura nggak baca ini,” tulis Gus Umar sebagaimaan dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitternya, Selasa, 19 Januari 2021.
Pak @erickthohir pura2 gak baca ini. Wajarlah Kalsel banjirnya parah. Ini blm dibuka pegusaha lain. https://t.co/UepcgqPmQv— Gus Umar Hasibuan (@UmarChelseaHsb) January 18, 2021
Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa sangat wajar bencana banjir besar itu terjadi karena banyaknya wilayah yang digunakan sebagai tempat industri tambang batubara seperti yang digunakan oleh keluarga Bakrie dan Erick Thohir.
Baca Juga: Mbak You Revisi Ramalan Soal Ganti Presiden, Husin Shihab: Dia Bohong Apa Bukan?
“Wajarlah Kalsel banjirnya parah. Ini blm dibuka pegusaha lain,” imbuhnya.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Gus Umar menanggapi cuitan yang ditulis oleh akun Greenpeace Indonesia dalam akun Twitter @GreenpeaceID.
Dalam cuitan tersebut disebutkan bahwa PT Adaro milik keluarga Erick Thohir merupakan salah satu perusahaan tambang yang telah mendapat perpanjangan izin dan ‘kenikmatan’ UU Minerba.
Baca Juga: Warganet Ramai-Ramai Hujat Kristen Gray di Twitter, dr. Ferdiriva: Pengguna Medsos Indonesia Ganas
“Lalu PT Adaro milik keluarga Erick Thohir (Menteri BUMN) yang memiliki konsesi tambang batubara 31.380 hektar di KalSel juga dapat perpanjangan izin.
"Tak hanya mengatur perpanjangan izin, UU Minerba juga mengatur fleksibilitas perluasan lahan hanya dengan persetujuan Menteri,” tulis akun @GreenpeaceID sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Selasa, 19 Januari 2021.
Tahun 2020, DPR & Pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba di tengah Pandemi demi menyelamatkan industri tambang batubara. Bagaimana UU Minerba dan UU Cipta Kerja berkontribusi membuat bencana banjir seperti di Kalsel lebih parah dan lebih sering terjadi di masa depan? pic.twitter.com/IGbAmgekbP— Greenpeace Indonesia (@GreenpeaceID) January 18, 2021
Dalam cuitan sebelumnya, Greenpeace Indonesia juga menyebut bahwa UU Minerba dan UU Cipta Kerja telah memberikan kontribusi bagi terjadinya bencana banjir di Kalimantan Selatan yang diprediksi akan semakin parah dari waktu ke waktu.
Baca Juga: Mbak You Mengaku Menikahi Ular, Muannas Alaidid: Begini Kok Dibela Rizal Ramli dan Benny Herman?
“Tahun 2020, DPR & Pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba di tengah Pandemi demi menyelamatkan industri tambang batubara.
"Bagaimana UU Minerba dan UU Cipta Kerja berkontribusi membuat bencana banjir seperti di Kalsel lebih parah dan lebih sering terjadi di masa depan?” tulisnya.
Selain nama Menteri Erick Thohir, akun Greenpeace Indonesia juga turut menyebut perusahaan milik keluarga Bakrie.
Baca Juga: Mbak You Klaim Pernah Nikahi Ular, Ferdinand Singgung Rizal Ramli: Sekelas Doktor Percaya Orang ini?
Perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut adalah PT Arutmin, yang telah memperpanjang kontrak operasi dan memperluas lahan batu bara hingga 57.000 hektar.
“Salah satu perusahaan batubara yang baru saja merasakan ‘kenikmatan’ UU Minerba adalah PT Arutmin Indonesia, milik Bakrie Group, yang kontraknya diperpanjang untuk beroperasi dalam jangka waktu 2x10 tahun di lahan lebih dari 57.000 hektare di Kalimantan Selatan,” tulisnya lagi.***
