Network
PR TASIKMALAYA – Rabu, 23 Desember 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik enam orang menteri dan lima orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.
Keenam menteri tersebut yaitu Yaqut Cholil Khoumas selaku Menteri Agama; Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan; Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial; Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan; Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan; dan Sandiaga Salahudin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Keenam menteri tersebut, dilantik berdasarkan pada Keputusan Presiden No 133/P tahun 2020 terkait dengan Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024, tertanggal 23 Desember 2020.
Baca Juga: Varian Baru Covid-19 Masuk Jepang, Perdana Menteri Imbau Warga Berada di Rumah saat Libur Tahun Baru
Namun ternyata, pergantian keenam menteri tersebut mengundang perdebatan, khususnya bagi pengamat politik yang salah satu di antaranya adalah Adi Prayitno.
Seperti dilansir dari kanal YouTube Talkshow TV One, yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, menurut Adi terdapat dua hal mendasar yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak tepat menempatkan menteri pengganti.
“Yang paling mendasar ada dua hal, yang pertama dari segi portofolio kementerian yang diganti. Kalau kita mengikuti perkembangan publik, empat bulan belakangan, yang dibicarakan dan layak diganti itu menurut publik yang layak diganti itu, menkes, pendidikan, ketenaga kerjaan, yang paling penting adalah di bidang ekonomi,” pungkasnya.
Adi selanjutnya menjelaskan, menteri ketenagakerjaan layak diganti karena di masa pandemi banyak orang yang menganggur karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang mana hal tersebut berdampak kepada kemiskinan.
Baca Juga: Sandiaga Uno Dinilai Tak Cocok Jadi Menparekraf, Pengamat: Seorang Pengusaha Sukses Bukan Jaminan
