Network
PR TASIKMALAYA – dr. Siti nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, bahwasannya pemerintah saat ini masih menunggu Emergency Use Authorization (EUA).
EUA merupakan izin sementara yang diberikan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan legalitas penggunaan vaksin Sinovac yang diproduksi Tiongkok.
Izin EUA, digunakan untuk mengetahui apakah vaksin tersebut dapat digunakan dengan aman. Selain itu, apakah vaksin statusnya halal, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.
Baca Juga: Sempat Dibujuk Prabowo Masuk Pemerintahan, Sandiaga Uno Ungkap Alasannya Masuk Kabinet Jokowi
“Masih menunggu persetujuan EUA dari BPOM dan sertifikasi kehalalan dari MUI,” pungkasnya seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Siti mengatakan, izin EUA dari BPOM sedang dikerjakan, begitu pula dengan sertifikat halal dari MUI.
“Jadi ini sedang dikerjakan oleh BPOM dan MUI,” jelas Siti Nadia.
Selanjutnya, setelah adanya izin EUA maka vaksinasi kepada masyarakat bisa dilaksanakan. Lebih lanjut, pemerintah telah menyiapkan 29 ribu vaksinator yang kini telah disebarkan di sejumlah layanan kesehatan.
Baca Juga: Berbeda dengan Edhy Prabowo yang Terjerat Korupsi Lobster, Susi: Dulu Ditawari 5 Triliun Saya Tolak
Vaksinator tersebut akan disebar ke 10.400 puskesmas; 2.000 rumah sakit; serta 49 kantor kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia.
Terkait dengan vaksin Sinovac yang diragukan keamanannya, pemerintah meyakinkan bahwa vaksin Sinovac bermutu dan memiliki efikasi tinggi.
Bahkan, pemerintah Indonesia sebelum memutuskan mengimpor vaksin Sinovac, telah melakukan kajian ilmiah dengan beberapa ahli, utamanya penasihat imunisasi nasional.
“Ini yang kemudian mengkaji berdasarkan literatur dan informasi-informasi yang tentunya saintifik dan Sinovac masuk dalam kriteria tersebut,” jelasnya.
Baca Juga: Satu Bulan Tidak Terlihat di Hadapan Publik, Dewi Perssik Muncul dengan Wajah yang Penuh Ruam
Tanggapan pun muncul dari berbagai kalangan, termasuk di antaranya Fadli Zon.
Fadli Zon menyarankan, sebaiknya pemerintah tidak hanya mengimpor vaksin Sinovac, namun juga mengimpor vaksin jenis Pfizer yang telah teruji dan digunakan di negara maju.
“Sebaiknya pemerintah mengimpor beberapa jenis vaksin termasuk Pfizer yang sudah teruji dan dipakai banyak negara maju,” ujar Fadli Zon yang diungkapkannya melalui akun Twitter pribadinya.
Fadli Zon menegaskan, hendaknya Indonesia tidak bergantung hanya kepada vaksin Sinovac yang belum jelas keampuhan serta keamanannya.
Baca Juga: Pesan Natal 2020 dari Presiden Jokowi: Pandemi Membuat Kita Menjadi Lebih Peduli
“Jangan hanya tergantung vaksin Sinovac yang belum jelas keampuhan dan keamanannya,” tulisnya.***
Sebaiknya pemerintah mengimpor beberapa jenis vaksin termasuk Pfizer yg sdh teruji n dipakai banyak negara maju. Jgn hanya tergantung vaksin Sinovac yg belum jelas keampuhan n keamanannya. https://t.co/Ba1JYWkXLh— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 25, 2020
