Network
PR TASIKMALAYA - Dalam tayangan terakhir program Indonesian Laywes Club (ILC) semalam, tokoh kondang Abdullah Gymnastiar atau akrab di sapa Aa Gym menjadi salah satu narasumber yang memiliki kesempatan untuk memberikan paparannya mengenai refleksi akhir tahun Indonesia khususnya terkait masa pandemi Covid-19.
"Rakyat membutuhkan solusi bukan hanya teori, dan membutuhkan bantuan berbagai pihak, saling melengkapi," ujarnya.
Selain itu, Aa Gym juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menambah beban Rakyat dengan perilaku tidak jujur.
Baca Juga: Tanggapi Unggahan Suryo Prabowo, Ferdinand Hutahaean: Kasian Bangsa ini Pejabatnya Seperti ini
"Terakhir, Aa mengingatkan untuk tidak membebani lagi rakyat dengan perilaku yang tidak jujur (korupsi)," ujar Aa Gym menambahkan.
"Betapa sudah mati hati orang-orang yang berkhianat, mencuri hak-hak orang miskin, dan sangat terkutuk perbuatannya. Bukalah hati nurani! Rakyat sedang menderita! Masihkah mau mencuri?" kata Aa Gym dengan suara bergetar.
Dalam pernyataannya yang disampaikannya, Aa Gym juga mengaku bahwa dirinya merasa geram dan mengutuk tindakan pihak-pihak yang melakukan korupsi bantuan social yang ditujukan untuk rakyat miskin yang kelaparan.
"Mendidih hati saya melihat orang-orang yang mencuri dari rakyat yang lapar. Jahat sekali! Dan sangat terkutuk perbuatannya!" geram Aa pada mereka yang berani melakukan korupsi pada bantuan sosial yang khusus diberikan untuk rakyat kelaparan,” tambahnya.
Baca Juga: Berhasil Tangani Kasus Korupsi, Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri Terima Penghargaan dari KPK
Dalam kesempatan lain, Aa Gym turut meminta janji kesediaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19.
Tak hanya Jokowi, Aa Gym juga meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, jajaran menteri, dan sejumlah pejabat lainnya di Indonesia agar bersedia menjadi kelompok pertama yang disuntik vaksin Covid-19 sebelum tenaga kesehatan.
"Memang bagus vaksin ini kalau sudah terbukti teruji, supaya masyarakatnya percaya, ya Pak Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, para Menteri, dan para Jenderal yang pemberani-pemberani itu harus berani divaksin dulu, kalau nanti ingin masyarakat yakin.
Nanti barisan kedua yang mungkin divaksin itu petugas kesehatan," ungkap Aa Gym sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube BNPB Indonesia.
Adapun permintaan tersebut bertujuan untuk menjadi bukti yang membangun kepercayaan masyarakat yang ragu terhadap vaksin Covid-19.
Baca Juga: ILC Episode Terakhir, Aa Gym : Sedih Lihat Orang Lapar, Mendidih Lihat Orang yang Mencuri!
"Jadi risikonya memang keyakinannya harus ada dengan bukti. Kalau ada bukti ini aman, ini halal, dan ini bermanfaat seharusnya tidak ada keraguan," ungkapnya lagi.
Dalam video yang berjudul Talkshow dan Sosialisasi Penanganan Covid-19 tersebut Aa Gym pun mengaku bersedia menjadi orang yang divaksin apabila pemerintah dapat memastikan keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin Corona tersebut.
"Apabila sudah halal nanti dari BPOM dan MUI, Aa sangat-sangat bersedia. Dengan catatan, vaksin sudah terbukti dan teruji akan membawa kemanfaatan dan menjauhkan dari kebinasaan," ucap Aa Gym.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih pun sempat menyatakan bahwa pihaknya yang terdiri dari dokter-dokter anggota organisasi kedokteran IDI siap menjadi pihak yang pertama disuntik vaksin Covid-19 usai Presiden Jokowi juga menerima vaksin tersebut.
Baca Juga: Amankan Rp 276 Miliar, Bareskrim Ungkap 5 Kasus Penipuan Pencucian Uang Online Internasional
"Kalau bapak Presiden menyampaikan bapak Presiden siap menjadi bagian yang pertama divaksin, PB IDI juga mungkin karena dianggap sebagai role model dalam bidang kesehatan, kami juga bersedia menjadi salah satu yang siap pertama dilakukan penyuntikan," tegas Daeng.
Sementara itu, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut target vaksinasi 1,2 juta dosis vaksin Corona dari Sinovac yang datang pada Minggu, 6 Desember 2020 lalu bakal diperuntukkan khusus untuk tenaga kesehatan di tujuh
provinsi yang meliputi pulau Jawa dan Bali. ***
