PR TASIKMALAYA - Berbagai polemik dalam dunia politik kian menarik perhatian publik. Dari mulai krisis demokrasi hingga berkembangnya praktek politik dinasti.
Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengaku, prihatin dengan sikap abai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap berkembangnya praktek politik dinasti yang terjadi saat ini
Ia menilai, sikap Presiden Jokowi sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi karena secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
Baca Juga: Banyak Tuduhan Negatif ke Pemerintah, Menpan RB: Silakan Kritik Tapi Jangan Fitnah dan Menhujat
"Pandangan saya politik yang moderen mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional," ujar Mulyanto dikutip Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dalam RRI.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini seharusnya dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik.
"Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis," jelasnya.
Baca Juga: Satu Anggota KKB Tewas, Polisi: Kontak Senjata Sekitar Lima Jam
Anggota DPR RI ini mengungkapkan, politik dinasti tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi.
"Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif," paparnya.
Karenanya, Mulyanto meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini, dengan didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, ia khawatir sistem politik Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.
Baca Juga: Kalteng di Ambang Bencana Akibat Pembukaan Lahan di Wilayah Hulu
"Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," ujarnya.
"Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga," tungkasnya.***