PR TASIKMALAYA - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk anggota TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), harus tetap netral dalam Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Jokowi setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, 7 Februari 2024.
"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat,” katanya.
Jokowi juga meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat dan daerah untuk bertindak profesional dan menjaga integritas pemilu.
Baca Juga: Forum Alumni Gontor Beri Dukungan pada Prabowo-Gibran, Dinilai Punya Kesalehan Sosial
Jokowi mengatakan bahwa agar suara rakyat benar-benar berdaulat, KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu.
"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," kata dia.
Jokowi mengimbau seluruh warga Indonesia untuk menggunakan hak pilih mereka pada 14 Februari 2024, sepekan menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Tiga kandidat untuk pemilihan presiden 2024 telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai nomor satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai nomor dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai nomor tiga.
Baca Juga: Tepis Isu Berkampanye, Presiden Jokowi Tegaskan Tak Bakal Kampanye
Jokowi pun menegaskan Kembali bahwa dirinya tidak akan ikut serta dalam kampanye pemilu 2024 meski sudah diatur oleh Undang-Undang.
Adapun tanggapan dari mantan KASAD Jendral TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa TNI dan POLRI untuk tetap menjaga netralitas Pilpres 2024.
Mantan KASAD menanggapi tentang hal tersebut usai mendengar peryataan dari Megawati yang menginginkan TNI-POLRI untuk tetap netral.
“Sampai saat ini pun TNI dan Polri tetap berkomitmen menjaga tentang netralitas,saya punya keyakinan meraka punya sapta marga,sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata,” kata mantan KASAD TNI tersebut.
Baca Juga: Kemendagri Minta ASN Netral di Pemilu 2024, Minta Kepala Daerah Sosialisasikan ke Berbagai Pihak
Mantan KASAD percaya bahwa apparat penegak hukum semua netral dan tidak akan mentolelir pelanggaran. Jika ada yang menuduh apparat penegak hukum tidak netral, itu adalah tuduhan yang tanpa dasar.
Kampanye presiden 2024 berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pada 14 Februari 2024, pemungutan suara dilakukan.***(Toby Saldiansah)