PR TASIKMALAYA - Putri Ketum PDIP Megawati, Puan Maharani memberikan nasihat pada Presiden Joko Widodo usai memimpin Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-75 DPR, di Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Seolah ingin menyampaikan bahwa dirinya berduka atas pandemi yang terjadi, Puan mengenakan setelan serba hitam.
Dalam kesempatan itu, ia memberikan Jokowi nasihat terkait penanganan Covid-19.
Baca Juga: Akibat Curah Hujan Tinggi, Satu Rumah Tergerus Air Sungai Cidukuh
Ia meminta pemerintah segera menginjak rem. Padahal, sebelumnya Jokowi punya prinsip: di saat pandemi ini, pemerintah memilih menyeimbangkan rem dan gas.
"Ini saat krusial bagi pemerintah untuk bergotong-royong bersama DPR untuk mengevaluasi. Kalau memang saat ini adalah waktu untuk kita menginjak rem, jangan mempercepat laju dari apa yang menjadi keinginan kita. Keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih penting dari segala-galanya," pesan Puan.
Ia mendesak pemerintah untuk mencari ketersediaan dokter dan rumah sakit rujukan Covid-19 yang kini sudah mulai penuh.
Baca Juga: Sebut Ucapan Puan Tak Singgung Warga Sumbar, Pakar: Ada Pihak yang Menggiring ke Politik Identitas
Ia mengimbau untuk memaksimalkan fungsi Puskesmas sebagai garda terdepan menangani Covid-19.
Terkait RS mulai penuh tangani pasien corona memang sangat wajar. Menurutnya, sudah waktunya Jokowi melakukan langkah strategis.
"Jangan membiarkan. Jangan seperti tidak apa-apa. Sudah waktunya pemerintah mengetatkan protokol Covid-19 agar masyarakat kembali waspada, penting menjaga kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat," tegas Puan, dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Warta Ekonomi dengan judul Ketika Puan Maharani Makin Berani Nasehati Jokowi.
Baca Juga: 'Di Rumah Aja' Jadi Dugaan Alasan Reza Artamevia Pakai Narkoba, Pihak Polisi Masih Perdalam Motif
Diberitakan Rakyat Merdeka, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menerjemahkan pernyataan Puan sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap pemerintah.
Ia mengapresiasi pernyataan Puan yang ia anggap sebagai usaha Checks and Balance dalam sebuah demokrasi.
"Artinya, demokrasi berjalan. Tidak berarti bahwa sesama partai kemudian yang namanya check and balances hilang atau berkurang. Sangat baik menunjukkan bagaimana demokrasi bekerja. Dan sangat baik dalam hal mengingatkan pemerintah akan PR kebijakan yang menjadi kepentingan rakyat banyak," jelasnya.*** (Redaksi WE Online)