PR TASIKMALAYA – Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memasuki tahun terakhir. Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan di tahun terakhirnya.
Target di tahun terakhir pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah memberantas kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka stunting.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat diturunkan hingga 0% pada tahun 2024. Itu merupakan pekerjaan yang berat bagi pemerintah.
Menurut data yang dilaporkan Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan ekstrem nasional berada di angka 2,14% pada tahun 2021, dan mengalami penurunan menjadi 2,04% per Maret 2022.
Baca Juga: 5 Idol Kpop Ini Tolak Keras untuk Menikah: Ada BamBam GOT7 hingga Sunny SNSD!
Penurunan 0,1% di awal tahun 2022 merupakan angka yang cukup kecil, dan dibutuhkan upaya lebih dari pemerintah untuk menurunkan 1 percentage point agar target 0% di tahun 2024 dapat tercapai.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Jokowi berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024.
"2024 adalah tahun terakhir dari Pemerintahan Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers pada Senin, 20 Februari 2023, dikutip dari ANTARA.
"Oleh karena itu, berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya, satu penurunan ekstrem mencapai 0 persen."
Baca Juga: Cair Hari Ini! Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sudah Bisa Ajukan KUR Mandiri 2023
Pemerintahan akan memprioritaskan kebutuhan dana untuk penurunan kemiskinan pada tahun ini dan tahun depan. Selain kemiskinan, pemerintah juga fokus menaikkan alokasi anggaran dalam upaya menurunkan angka stunting atau kasus anak ketes di tahun 2024.
"Jadi dua hal ini ekstrem yang tahun depan harus 0 persen, kemudian misil 'headline' di 6,5 hingga 7,5 persen sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8 persen," kata dia.
Kedua program ini mempengaruhi anggaran yang harus disediakan pemerintah tahun ini dan tahun depan. Karenanya, pemerintah menggenjot investasi dapat meningkat melalui perubahan regulasi.
Regulasi tersebut di antaranya pelaksanaan UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU hubungan keuangan pusat dan daerah.
Pemerintah juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk "tax holiday", "super deduction tax" untuk litbang, vokasi. Fasilitas pajak tax allowance juga diberikan dalam rangka mendukung transformasi industri, terutama yang berbasis SDA bertujuan memperkuat industri otomotif yang berbasis elektrik dan baterai.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) setidaknya merumuskan empat prasyarat utama untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga di bawah 1% pada tahun 2024.
Prasyarat tersebut meliputi pemulihan pertumbuhan ekonomi, tingkat akurasi penetapan sasaran yang tinggi, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta kolaborasi dan komplementaritas pelaksanaan program.
Melalui keempat prasyarat yang dirumuskan TNP2K, diharapkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai target optimis 0% atau target moderat maksimal 1% di tahun 2024.***