PR TASIKMALAYA - Isu soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju tengah santer beredar usai Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya.
Jokowi menilai kinerja menteri hingga saat ini masih biasa-biasa saja, bahkan ia menyatakan tak segan akan melakukan reshuffle dan membubarkan lembaga.
Baca Juga: Lewat Lagu 'Fuck 2020', Avenue Beat Sukses Suarakan Keresahan Generasi Milenial
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal Youtube sekretariat Presiden beberapa waktu lalu.
Akan hal itu, pakar ekonomi senior Faisal Basri pun memberikan komentar soal isu reshuffle menteri yang tengah digaungkan.
Baca Juga: Kai EXO Tengah Bersiap Bakal Debut Jadi Penyanyi Solo
Faisal menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi kandidat pertema yang layak di-resfhuffle oleh Presiden.
Artikel ini pernah tayang di Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dengan judul Faisal Basri Sebut Terawan Agus Putranto Kandidat Pertama yang Layak Di-reshuffle.
Ia menilai, Terawan menjadi sumber masalah dari lambatnya penanganan pandemi virus corona di Indonesia.
Baca Juga: Geram dengan Pernyataan Denny Siregar, Ratusan Santri di Tasikmalaya Siap Tempuh Jalur Hukum
"Tidak bisa bisnis as usual, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan berulang kali dana ada tapi Kementerian Keuangan tidak bisa mencairkan uang kalau tidak ada rencana kerjanya.
"Sumber masalah adalah Kementerian Kesehatan yang tidak memasukkan rencana kerja, yang harus dipecat pertama Menteri Kesehatan," ungkapnya, Jumat, 7 Juli 2020.
Baca Juga: Zaskia Adya Mecca Melahirkan, Hanung Bramantyo Ungkap Arti Nama Anak Kelima
Pria kelahiran Bandung itu membandingkan kinerja maksimal Kementerian Keuangan dalam menganggarkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Faisal menyebut, dana kesehatan yang baru tersalurkan sebesar 4,68 persen per 26 Juni 2020 harus mandek karena realisasi di lapangannya yang lamban.
Baca Juga: Terancam Pasal UU ITE, Starbucks Tindak Tegas Karyawan yang Intip Tubuh Pengunjung Lewat CCTV
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebut kendala lain yang dihadapi adalah sistem administrasi dan verifikasi tenaga kerja, serta klaim perawatan pasien.
"Penyerapan di kesehatan masih rendah, mulai ada pergerakan tapi mudah-mudahan minggu depan akan bergerak cukup jauh dibandingkan minggu ini," kata Faisal.***