PR TASIKMALAYA - Ferdinand Hutahaean berbangga hati, karena baru saja membayar pajak.
Jumlah nominal pajak kendaraan yang dibayar oleh Ferdinand sejumlah puluhan juta.
Setelah melaksanakan kewajiban itu, Ferdinand memiliki permintaan khusus kepada Anies Baswedan.
Secara tegas, Ferdinand meminta pada Anies Baswedan agar uang pajaknya jangan digunakan untuk merusak Jakarta.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Pilih Salah Satu Sunset untuk Menemukan Tantangan Hidup Anda yang Sesungguhnya
Permintaan Ferdinand Hutahaean pada Anies Baswedan ini dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @FerdinandHaean3 pada Kamis, 23 Desember 2021.
Hal yang dinilainya merusak Jakarta adalah seperti proyek sumur resapan.
“Jangan gunakan untuk merusak Jakarta seperti sumur resapan itu!” ucapnya.
Baca Juga: Jadwal Vaksin Covid-19 di Bandung 28 Desember 2021, Tersedia Dosis 1 dan 2
Ini merupakan permintaan khusus darinya setelah sehari sebelumnya membayar pajak.
Suami dari Evi Hutagaol itu bahkan sampai mengunggah bukti pembayaran pajak kendaraannya.
Pada foto yang diunggah, tertera nominal yang pajak yang cukup besar, yakni lebih dari Rp 10 juta.
Baca Juga: Drakor Young Lady and Gentleman Jadi Program TV Favorit Korea pada Desember dengan Rating Tinggi!
Secara khusus, dirinya meminta kepada DKI satu agar uang tersebut digunakan dengan semestinya.
“Nies, gue baru bayar pajak kendaraan kemarin,” kata pria kelahiran tahun 1977 itu.
“Gunakan uang ini untuk yang benar ya,” pintanya kemudian kepada DKI satu.
Baca Juga: Makam Vanessa Angel Akan Tetap Dipindahkan, Begini Penantian Doddy Sudrajat: Kita Cari Hari Baik
Lebih lanjut, dia juga meminta agar uang pajak tersebut jangan digunakan untuk menggaji TGUPP.
“Juga jangan gunakan untuk menggaji TGUPP,” pintanya lebih lanjut.
“Yang kerjanya hanya menjadi supporter puja-puji gubernur,” pungkasnya.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Salib Atau Tanaman? Gambar yang Dipilih Akan Ungkap Seberapa Mudah Anda Jatuh Cinta
Sebagai informasi, TGUPP adalah singkatan dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
Digunakan untuk meningkatkan kinerja jajaran Pemprov DKI Jakarta. ***