PR TASIKMALAYA - Said Didu angkat bicara terkait imbauan yang disampaikan Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, Said Didu juga menyoroti terkait ngototnya pemindahan Ibu Kota Indonesia yang akan dilakukan Pemerintah.
Menurut Said Didu, himbauan Menkeu itu sama dengan menyuruh petani menaman padi di padang pasir.
Baca Juga: Tanggapi Soal Wacana Presiden 3 Periode, Cak Nun: Anda Harus Cerdas, Jokowi Mana Bisa Dijerumuskan
Kritik Said Didu terhadap Meunkeu Sri Muluani itu disampaikannya melalui akun Twitter @msaid_didu pada Jumat 26 Maret 2021.
Dalam unggahannya, Said Didu mengungkapkan bahwa himbauan menkeu supaya rakyat menambah hutang ke bank ditengah kesulitan ekonomi nampak kontradiktif.
"Ibu Menkeu yth, menghimbau rakyat agar menambah utang ke Bank di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat," tuturnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @msaid_didu.
Baca Juga: Soroti Konferensi Pers KLB Demokrat di Tengah Hujan, Andi Arief: Saya Kira Cuma Ada di Sinetron
Said Didu, lantas menganalogikan hal itu sama dengan menanam di padang pasir.
"Itu sama dengan menyuruh petani menanam padi di padang pasir," ucapnya.
Dalam unggahan lainnya, Said Didu juga mengkritisi mengenai ngototnya pemindahan ibukota.
Baca Juga: Moeldoko Siap Rangkul Mantan Bendahara Umum Demokrat, Rahmad: Mas Nazaruddin Bisa Menghadapi Cikeas
Menurut Said Didu, Indonesia sedang kesulitan keungan namun kenapa terus ngotot pindah ibu kota.
"Di tengah kesulitan keuangan, tapi ngotot akan pindah ibu kota," terangnya.
Dengan ngotot memindahkan Ibu Kota, menurut Said Didu, kita semua akan kehilangan ibukota lama karena dijual.
Baca Juga: Anas Urbaningrum Disebut Masuk Pengurus Demokrat KLB, Rahmad: 'Sekolah' Dia di Bandung Belum Selesai
"Maka kemungkinan yang terjadi adalah kita kahilangan asset ibu kota negara yg lama (Jakarta) karena dijual," tambahnya.
Setelah kehilangan Ibu Kota lama, kemudian kita semua menurut Said Didu akan menjadi penyewa asset di Ibu kota baru.
"Menjadi penyewa asset di Ibu Kota baru yang dimiliki oleh pihak lain karena swasta yang akan membangun," pungkas Said Didu.
Baca Juga: Jalani Sidang Tatap Muka, Argo Yuwono ke Simpatisan HRS: Jangan Langgar Prokes, Tetap Ada Batasannya
***