PR TASIKMALAYA - Rocky Gerung angkat bicara terkait permasalahan impor beras yang diprotes oleh Kepala daerah dan juga anggota Partai PDIP.
Menurut Rocky Gerung, jika Kepala Daerah yang bicara terkait impor beras itu karena paham stok masih cukup di daerahnya dan untuk melindungi petani.
Namun, jika Politikus yang bicara Rocky Gerung menilai itu Politis dan kita semua mesti mengetahui terhadap hal itu.
Baca Juga: Tiba-tiba Sampaikan Kabar Duka, Jimly Asshiddiqie: Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun
Tanggapan terhadap hebohnya impor beras tersebut disampaikan oleh Rocky Gerung melalui Youtubenya Rocky Gerung Official pada Selasa 23 Maret 2021.
"Kita mesti kepo dalam politik, untuk apa PDIP bereaksinya mesti gempar di pers padahal sebetulnya, kita mesti percaya bulog yang secara mudah menerangkan bahwa gudang saya penuh untuk apa harus impor," tuturnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Youtube Rocky Gerung Official.
Sebelumnya, Rocky Gerung menyampaikan bahwa menteri Pertanian sempat menyampaikan hal ini, namun yang paling pas adalah pendapat dari Kepala Daerah.
Baca Juga: Dikenal Paling Kotor, Hati-hati Saat Pilih 6 Buah dan Sayur Ini di Supermarket
"Menteri Pertanian juga terangkan itu baru wacana, tapi yang paling bagus sebetulnya kita perhatikan oponi dari atau pendapat menolak dari beberapa Kepala Daerah karena itu yang real," tuturnya.
Dia menambahkan, keterangan Kepala Daerah ini murni untuk melindungi para petani di daerahnya.
"Jadi kalau kepala daerah yang bicara itu artinya dia tahu bahwa stok di tempat dia itu cukup sehingga melindungi petani," tambahnya.
Baca Juga: Hasto PDIP Sebut Mendag Luthfi Coreng Muka Jokowi, Rocky Gerung: Kita Politisi Harus Kepo
Kalau PDIP yang bicara, menurutnya hal itu justru adalah Politik dan kita mesti curigai setiap kali politisi bicara.
Baginya yang terjadi hari ini adalah kesimpangsiuran informasi dan kebisuan presiden.
"Sementara yang berlangsung sekarang adalah kesimpangsiuran informasi," ucapnya.
Rocky Gerung juga menyoroti dan membayangkan Presiden Jokowi yang tidak bisa mengambil keputusan.
"Jadi bayangkan misalnya, soal beras selama satu minggu ini Presiden tidak bisa ambil keputusan," ujarnyanya.
"Para menteri berselisih, PDIP bilang tidak perlu, Lutfi Golkar ngotot itu perlu, Menteri Pertanian bikin opini yang berbeda, jadi macam-macam pikiran ada dikabinet dan Presiden tetap bisu dalam soal semacam ini," tambahnya.***